WAKIL Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menegaskan perlunya kehadiran pemerintah dalam mendorong kebangkitan industri perfilman nasional dengan menjadikan film sebagai instrumen ekonomi baru.
“Kami di Komisi VII sekarang berkomitmen menjadikan film ini sebagai instrumen ekonomi baru. Bayangkan kalau film ini bisa dijadikan sebagai instrumen ekonomi baru, mungkin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita akan terbantu,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Ia menjelaskan Komisi VII DPR– yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan sarana publikasi– telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional untuk merumuskan langkah kebangkitan perfilman nasional.
Upaya ini diharapkan mampu menjadikan produksi film sebagai sektor ekonomi baru yang berkontribusi terhadap APBN sekaligus membuka lapangan kerja luas, tidak hanya bagi aktor dan aktris, tetapi juga tenaga pendukung di berbagai bidang.
Lamhot menambahkan film juga bisa menjadi wadah promosi wisata secara tidak langsung. Ia mencontohkan film Antara Mama, Cinta, dan Surga yang mengambil lokasi syuting di kawasan Danau Toba.
“Ini sekaligus mengangkat potensi destinasi internasional maupun nasional. Bagi diaspora, menonton film ini bisa menggugah emosional mereka untuk kembali ke kampung halaman dan ikut berkontribusi dalam pengembangan pariwisata,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.
Namun demikian, Lamhot menyoroti ketimpangan distribusi film nasional. Saat ini sekitar 70 persen bioskop terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara masyarakat di wilayah timur Indonesia masih kesulitan menikmati film nasional.
“Ini yang akan kami dorong ke depan supaya ada pemerataan. Regulasi akan kami perbaiki dan permudah agar produser bergairah memproduksi film,” katanya.
Terkait wacana pembangunan bioskop negara oleh Produksi Film Nasional (PFN), Lamhot menyatakan dukungan namun menekankan pentingnya konsep “layar lebar untuk rakyat”.
Gedung-gedung pemerintah daerah, menurutnya, dapat dimanfaatkan sebagai ruang pemutaran film sehingga akses masyarakat terhadap film nasional semakin mudah. “Jika sinergi regulasi dan implementasi berjalan, film akan menjadi instrumen baru bagi ekonomi kita dan membantu APBN,” ucapnya. []
