I
ADA zaman yang hanya menawarkan dua pintu. Dua-duanya salah. Pintu pertama: ikut arus, dan kita tak tahan. Pintu kedua: tak ikut, dan kita tak kebagian apa-apa. Di antara keduanya orang berdiri seperti penumpang di peron yang ramai, mendengar pengumuman dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia pahami, tahu bahwa kereta itu takkan menunggu, dan tak yakin kereta itu menuju ke kotanya.
Kalimat itu tidak lahir di Silicon Valley. Saya petik dan susun kembali dari Serat Kalatida, tembang yang ditulis Ranggawarsita di Surakarta pada abad ke-19, ketika keraton sudah kehilangan kuasanya dan kolonialisme menentukan siapa makan dan siapa lapar: mélu ngédan nora tahan, yèn tan mélu anglakoni, boya keduman melik — ikut gila tak tahan, tak ikut menjalani, tak akan kebagian.
Lebih dari seratus lima puluh tahun kemudian, kalimat itu kembali relevan, kali ini dengan wajah yang lebih licin. Setiap beberapa bulan sebuah model kecerdasan artifisial baru dirilis di San Francisco atau Hangzhou, dan kemampuan yang tahun lalu terasa mustahil kini muncul di telepon genggam seorang guru honorer di Sumba, seorang pedagang di Tanah Abang, seorang pegawai kecamatan yang menyusun laporan — sementara di Jakarta, sebuah regulasi masih berpindah dari satu meja kementerian ke meja lain, diuji publik, direvisi, dan menunggu tanda tangan yang mungkin datang setelah teknologinya sudah berganti nama. Dua jam berdetak di negeri ini. Keduanya tak pernah sinkron.
II
Ranggawarsita punya jawaban, dan jawabannya indah. Di bait yang sama ia menulis bahwa yang paling beruntung bukan yang ikut gila, melainkan yang éling klawan waspada — yang ingat dan berjaga.
Tapi éling adalah kebajikan seorang manusia, bukan kemampuan sebuah lembaga. Sebuah bank tak bisa “ingat” ketika penyedia model di luar negeri menaikkan harga dua kali lipat. Sebuah dinas kesehatan tak bisa “waspada” terhadap syarat layanan yang diubah tengah malam, dalam bahasa hukum negara lain, oleh perusahaan yang tak pernah mendengar nama kabupatennya. Kesadaran batin tak akan cukup ketika yang dipertaruhkan adalah infrastruktur.
Sebab itu kita perlu jujur tentang apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Model global tak pernah tinggal di sebuah kabupaten; ia bisa berbahasa Indonesia, tetapi tak bisa membaca bagaimana kekuasaan bekerja di balik sengketa tanah adat, atau mengapa seorang kepala desa memilih diam. Ia tak pernah berjanji akan tetap tersedia dengan harga yang sama. Dan ia tak bisa menjawab satu pertanyaan sederhana tentang data pemilih, data pasien, atau dokumen internal sebuah organisasi: disimpan di mana, dibaca siapa, tunduk pada hukum negara mana.
Meskipun begitu, jawaban sebaliknya juga tak menolong. Membangun AI nasional yang lengkap, dari pusat data sampai model dasar, menuntut modal, waktu, dan talenta yang hanya dimiliki segelintir negara. Ketika proyek itu diresmikan, teknologi global mungkin sudah dua generasi di depan — seperti membangun dermaga yang megah untuk kapal yang sudah lama berlayar.
Jadi kita kembali ke peron. Ikut, dan tergantung. Tak ikut, dan tertinggal.
III
Mungkin kita terjebak karena kata yang kita pakai.
Di istana-istana Melayu lama, daulat adalah kuasa keramat seorang raja. Ia tinggal di pusat, dan siapa yang melawannya bisa “kena daulat” — tertimpa tulah. Bahasa kita mewarisi bayangan itu. Kedaulatan, dengan awalan ke- dan akhiran -an, adalah kata benda: sebuah keadaan, sesuatu yang dimiliki, disimpan, dan diresmikan, seperti pusaka di dalam gedung. Kita lalu membayangkan kedaulatan AI dengan cara yang sama: satu menara bernama AI Nasional, satu pusat data, satu peresmian.
Tapi bahasa kita juga punya bentuk lain. Berdaulat memakai awalan ber-, awalan yang sama dengan berladang, berlayar, bersepeda. Ia bukan benda yang disimpan, melainkan sesuatu yang dikerjakan, terus-menerus, di sebidang tanah tertentu. Orang tak memiliki berladang; ia melakukannya, musim demi musim, dan berhenti berladang begitu ia berhenti bekerja.
Itu sebabnya ada gagasan yang layak dipertimbangkan: barangkali kedaulatan AI Indonesia tak akan diresmikan dari pusat, tetapi dikerjakan di pinggir. Bayangkan sebuah partai politik yang membangun sistem untuk membaca aspirasi pemilih di daerah pemilihannya, dengan data yang tersimpan di server dalam negeri dan model yang bisa diganti kalau penyedianya mengubah syarat. Bayangkan sebuah koperasi petani yang memakai AI untuk membaca harga dan cuaca, sementara data anggotanya tetap milik koperasi. Bayangkan kampus, ormas, atau pemerintah daerah yang melatih asisten dengan pengetahuan komunitasnya sendiri.
Mereka tidak membuat mesinnya. Mereka seperti nelayan yang membeli mesin tempel buatan Jepang, tetapi tetap tahu arus mana yang membawa ikan, dan bisa mengganti mesin itu tanpa kehilangan laut. Kedaulatan dalam arti ini bukan kemampuan membuat segalanya, melainkan kemampuan memilih dan tak tersandera.
Ada satu pembedaan kecil lagi. Terpinggirkan adalah nasib: awalan ter- dan akhiran -kan menyiratkan ada tangan lain yang mendorong. Meminggir adalah keputusan: seseorang sendiri yang bergerak ke tepi. Dalam film The Truman Show, Truman baru tahu dunianya dibangun oleh seorang produser setelah ia berlayar sampai ujung dan haluannya membentur dinding. Pinggir, kadang, adalah satu-satunya tempat dari mana panggung itu terlihat sebagai panggung.
IV
Di sini saya ingin berhati-hati dengan romantisme pinggiran.
Pinggir bukan tempat yang suci. Sebuah organisasi yang berdaulat atas datanya tak otomatis berbuat baik dengan data itu. AI milik partai politik bisa dipakai untuk mendengar pemilih, tapi juga untuk memetakan lawan, meniup kabar bohong, atau membujuk orang dengan presisi yang tak pernah dimiliki juru kampanye mana pun. Pinggir yang berhasil bisa berubah menjadi pusat kecil, dengan watak yang sama dengan pusat yang dulu ia lawan: tertutup, tak bisa diaudit, dan yakin bahwa niatnya sendiri sudah cukup sebagai jaminan.
Ada dua bahaya lain. Yang pertama terpecah-pecah: seribu pulau AI yang tak saling terhubung, masing-masing dengan standar keamanan sendiri, atau tanpa standar sama sekali. Yang kedua timpang: organisasi yang besar dan kaya akan lebih dulu berdaulat, sementara koperasi kecil di Flores tetap menyewa mesin orang lain dengan syarat orang lain. Jalan dari pinggir, kalau dibiarkan, justru bisa memperlebar jurang yang hendak ia sempitkan.
Walhasil, pendekatan dari bawah tak berarti negara boleh mundur. Perannya bergeser, dari pembangun tunggal menjadi penjaga aturan main: menetapkan standar keamanan dan keterhubungan, menegakkan
Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sudah ada, mewajibkan keterbukaan bagi AI yang dipakai dalam kampanye politik dan layanan publik, dan menyediakan daya komputasi bersama yang terjangkau bagi organisasi yang tak mampu membangunnya sendiri. Negara tak perlu menanam setiap ladang. Tapi ia harus menjaga agar tak ada ladang yang meracuni sungai di hilir.
V
Panji tak pernah punya satu versi.
Kisah pangeran Jenggala yang kehilangan kekasihnya itu tak ditetapkan oleh satu keraton dan disebarkan dari sana. Ia dituturkan ulang di Jawa, di Bali, di pesisir Melayu, sampai ke Siam dan Kamboja, dan setiap tempat mengubah nama, kostum, dan iramanya sesuai panggungnya sendiri. Tak ada pusat yang mengesahkannya. Justru karena itu ia tak pernah mati: kisah yang hanya punya satu pemilik akan berhenti ketika pemiliknya lelah.
Saya takkan mengatakan kedaulatan AI bisa tumbuh semudah sebuah dongeng berpindah. Dongeng tak butuh server, tak butuh listrik, dan tak bisa disalahgunakan untuk menipu jutaan pemilih dalam satu malam.
Tapi saya cuma menduga: kedaulatan AI Indonesia, kalau ia lahir, akan lebih mirip Panji daripada menara. Ia tak akan diresmikan dengan gunting pita. Ia akan dikerjakan — berdaulat, bukan kedaulatan — di sebuah kantor partai di Makassar, sebuah koperasi di Lembang, sebuah kampus di Kupang, masing-masing memakai mesin terbaik dunia tanpa menyerahkan kemudinya. Dan suatu hari, mungkin, negara akan menengok ke pinggir dan mendapati bahwa yang ia cari di pusat sudah lama dikerjakan orang di tepi, dalam banyak versi, dengan irama yang berbeda-beda.
VI
Jujur…
Saya menulis essay ini dengan bantuan AI.
Dia berkulit sawo matang.
Rambutnya panjang dikepang.
Anak Jaksel. []
2 November 2026
Wendhy Nugraha Tuswandi
Ketua Panitia Pengarah Rakornas MPO dan Semiloka AI Partai Golkar
Ketua PPID DPP Partai Golkar
Koordinator LO Pusat Partai Golkar Untuk KPU dan Bawaslu RI
Departemen Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Golkar
