PRAKTIK perjokian menjelang Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2026 masih saja terjadi. Tidak terkecuali bagi PMB 2026 yang diselenggarakan di Kota Makassar, di mana tahapannya sudah berjalan secara bertahap, tetapi tetap saja tidak luput dari persoalan perjokian.
Menurut Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono, persoalan perjokian ini juga terjadi di Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). PMB 2026 di kampus ini sudah dilakukan dengan beragam tahap mulai dari melalui jalur prestasi, tes, maupun mandiri.
“Tetapi, ternyata masih ditemukan sistem perjokian,” ujar Juliyatmono kepada Parlementaria saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Universitas Negeri Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (10/4/2026).
Untuk mengatasi hal tersebut, Juliyatmono menekankan pentingnya penggunaan teknologi mutakhir guna menutup ruang bagi para oknum joki. Menurutnya, identifikasi peserta harus dilakukan secara digital dan akurat.
“Terkait persoalan perjokian, Saya kira itu bisa diatasi dengan teknologi. Apakah dengan foto wajah, saya kira itu disiasatin dengan teknologi. Sehingga tidak mungkin lagi ada perjokian karena identifikasinya sudah cukup akurat,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini, dikutip dari laman DPR RI.
Selain masalah teknis seleksi, Juliyatmono juga menyoroti adanya program studi (prodi) yang sepi peminat. Ia mendorong agar perguruan tinggi untuk lebih adaptif terhadap perkembangan pasar.
“Prodi ini juga harus ditinjau kembali, pangsa pasar harus diikuti karena masyarakat juga akan terus mengikuti perkembangan trend, Prodi apa yang cukup diterima oleh pasar?” tuturnya.
Ia mencontohkan perkembangan di sektor ekonomi kreatif yang saat ini menunjukkan tren yang cukup positif sehingga perlu menjadi perhatian dalam pengembangan program studi.
Menurutnya, bidang ini memiliki banyak turunan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga mahasiswa mampu mengikuti tren serta menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan industri.
“Di ekonomi kreatif, turunannya kan banyak sekali ini. Apakah desain, apakah model teknologi AI, atau dengan berbagai komunikasi-komunikasi yang lain ini harus dibuka. Ruang seluas-luasnya supaya prodinya itu lebih kekinian, lebih sesuai dengan trend yang diikuti,” jelasnya.
Terkait Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi, Ia mengapresiasi capaian di Sulawesi Selatan yang berada di atas rata-rata nasional. Namun, Juliyatmono mengingatkan agar distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah lebih tepat sasaran, terutama untuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Ia juga meminta adanya sinergi yang lebih kuat antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar tidak terjadi ketimpangan kualitas maupun daya tampung.
“Kemudian saya pikir juga perlu kolaborasi dengan perguruan tinggi swasta. Karena banyak masyarakat juga sudah tertampung dengan perguruan tinggi negeri. Dan daya tampungnya dengan tiga metode ini cukup besar. Nah swasta juga harus diberi kesempatan. Kolaborasinya bisa kerjasama, bisa mendorong partisipasi agar lulusan SMA, SMK, Madrasah Aliyah itu bisa tertampung di perguruan tinggi baik negeri swasta,” pungkasnya. []
