ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, mendorong Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk memberikan atensi strategis terhadap rencana pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantura, mengingat proyek ini menjadi inisiatif besar perlindungan pesisir nasional yang diproyeksikan berlangsung hingga 2045.
Hingga Desember 2025, pemerintah telah memulai tahap awal pembangunan GSW di wilayah Semarang – Demak, koridor pesisir yang saat ini berada dalam kondisi paling kritis. Kabupaten Demak menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi: banjir rob terjadi hampir setiap hari, sejumlah desa mengalami penurunan muka tanah yang signifikan, dan area pesisir terus menyusut akibat abrasi.
Dalam lima tahun terakhir, beberapa titik di Demak mencatat subsidensi 8–12 cm per tahun, menjadikannya salah satu kawasan paling terdampak di Pantura.
Selain Demak, wilayah seperti Jepara juga mulai menunjukkan peningkatan risiko abrasi dan kenaikan muka air laut yang mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, termasuk tambak, perikanan, hingga akses transportasi lokal.
Menurut Jamaludin, urgensi GSW semakin jelas terlihat dari proyeksi hidrometeorologi terbaru yang memperkirakan bahwa tanpa intervensi struktural besar, luas area terdampak rob di Pantura dapat meningkat 20–30 persen dalam dekade mendatang. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas kawasan industri, pelabuhan, hingga rantai pasok nasional.
“Pembangunan Giant Sea Wall merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Dalam konteks ini, peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi sangat penting karena proyek berskala besar seperti GSW membutuhkan kepastian investasi, fasilitasi yang proaktif, dan ruang partisipasi bagi investor global,” ujar legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II itu, dikutip dari FraksiGolkar, Sabtu (6/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa skema pembiayaan GSW bersifat hybrid, menggabungkan pendanaan APBN untuk fase awal dan KPBU serta kerja sama internasional sebagai pilar utama pembiayaan tahap-tahap berikutnya. Dengan panjang konstruksi mencapai 500–700 kilometer, keterlibatan investor menjadi hal yang tidak terhindarkan.
“Dengan struktur pendanaan campuran seperti ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi memegang peran strategis dalam membuka dialog dengan calon investor, memfasilitasi kemitraan, serta memastikan skema KPBU berjalan efektif. Kepastian regulasi dan proses fasilitasi yang baik akan sangat membantu percepatan proyek,” lanjutnya.
Jamaludin menegaskan bahwa keberhasilan GSW akan menjadi fondasi proteksi jangka panjang bagi wilayah pesisir utara Jawa. Dalam jangka pendek, pembangunan tahap awal sangat penting untuk melindungi kawasan paling rentan seperti Kabupaten Demak, termasuk desa-desa pesisir, lahan pertanian produktif, serta sentra perikanan tradisional.
“Demak adalah contoh nyata bagaimana perubahan iklim sudah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan dukungan koordinatif antara kementerian teknis dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, kami berharap pembangunan GSW dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat pesisir,” tutup Jamaludin. []
