ANGGOTA Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mengapresiasi komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga 31 Desember 2026, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
Jamaludin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/6/2026), mengatakan kepastian harga energi menjadi faktor penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia.
“Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi dan elpiji subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah yang tepat. Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jamaludin, dikutip dari Antaranews.
Dia menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.
Menurut Jamaludin, stabilitas harga energi memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, perikanan, pertanian, serta sektor lain yang menjadi penggerak perekonomian nasional.
Karena itu, kebijakan subsidi energi masih diperlukan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus bantalan ekonomi nasional.
Jamaludin juga menyoroti perkembangan harga minyak mentah yang dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga harga energi domestik.
Dia mengatakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Mei 2026 tercatat sebesar 106,56 dolar AS per barel, turun dibandingkan ICP April 2026 yang mencapai 117,31 dolar AS per barel.
Selain menjaga keterjangkauan harga energi, Jamaludin mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan lapangan migas baru, penguatan program hilirisasi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.
“Keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat fondasi energi nasional. Oleh karena itu, peningkatan produksi energi dalam negeri, perbaikan tata kelola sektor energi, dan percepatan investasi harus terus menjadi prioritas agar ketahanan energi nasional semakin kuat,” kata dia.
Sebagai mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi XII DPR RI menurut dia, akan terus mendukung kebijakan energi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau, ekonomi tetap bergerak, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut. []
