Dinamika internal Partai Golkar Sumatera Utara kembali menghangat menyusul isu pencopotan Musa Rajekshah dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumut. Langkah tersebut dinilai berpotensi menjadi blunder politik serius apabila dilakukan semata-mata atas dasar kepentingan kekuasaan, bukan demi konsolidasi dan masa depan partai.
Sorotan kian tajam ketika muncul nama Hendri Sitorus sebagai figur yang disebut-sebut layak menggantikan Musa Rajekshah. Hendri merupakan Bupati Labuhanbatu Utara yang juga anak dari mantan Bupati Labura, Khairuddin Syah Sitorus. Pergantian ini memunculkan kritik keras dari kader senior Golkar Sumut yang menilai proses tersebut tidak mencerminkan prinsip kaderisasi dan kualitas kepemimpinan partai.
Kader senior Golkar Sumut, DR Hardi Mulyono, menegaskan bahwa meskipun Hendri Sitorus menjabat sebagai kepala daerah, kapasitasnya masih jauh dari cukup untuk memimpin Golkar Sumatera Utara yang memiliki kompleksitas politik tinggi dan sejarah kepemimpinan kuat.
“Selain nama tersebut baru seumur jagung menjadi kader Golkar, juga berpotensi bermasalah secara hukum berkaitan dengan jabatannya sebagai Bupati,” kata Hardi Mulyono, Sabtu, 27 Desember 2025.
Hardi juga menilai, jika pergantian Ketua Golkar Sumut dikaitkan dengan kepentingan strategis partai ke depan, termasuk dalam mendukung kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, seharusnya DPP Golkar mempertimbangkan kader-kader yang telah teruji dan memiliki kedekatan personal dengan gubernur saat ini.
“Irham Buana Nasution, Rolel Harahap, Yasir Ridho Lubis, Andar Amin Harahap dan tokoh muda Golkar Rahmadianshah, adalah lima nama yang layak memimpin Golkar Sumut dari aspek ketokohan maupun kedekatan personalnya dengan Gubsu saat ini.” ujarnya.
Menurut Hardi, kekuatan Golkar Sumatera Utara selama ini tidak terlepas dari figur-figur pemimpin yang memiliki legitimasi, pengalaman, dan ketokohan kuat di mata kader maupun masyarakat. Ia mengingatkan bahwa Golkar Sumut pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh besar dengan rekam jejak panjang dan kontribusi nyata bagi partai.
“Jelaslah, jika anak Buyung Sitorus yang disiapkan menggantikan Ijeck, sangat beda kualitas dengan nama-nama tokoh yang pernah memimpin Golkar Sumut,” ujarnya dikutip dari rmolsumut.
Atas dasar itu, Hardi Mulyono mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumut yang dijadwalkan berlangsung pada awal 2026 benar-benar menjadi arena demokratis yang terbuka bagi seluruh kader terbaik untuk berkompetisi secara sehat. “Ini kesempatan bagi kader terbaik Golkar Sumut untuk maju sebagai Ketua DPD Sumut.” pungkasnya.
