WAKIL Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik yang mengkoordinasikan Bidang Luar Negeri, Idrus Marham, mengecam keras serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Idrus, serangan tersebut tidak hanya menyasar simbol kepemimpinan sebuah negara berdaulat, tapi juga menjadi preseden buruk berbahaya dalam tata hubungan internasional.
“Serangan ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam fondasi perdamaian dunia, bahkan secara khusus karena dilakukan di Bulan yang disucikan Umat Islam – Bulan Ramadlan – ia melakukan penistaan kemanusiaan ke Negara Islam, menerobos keasasian Wilayah dan Otoritas Negara lain, bahkan mencederai rasa keagamaan Umas Islam se dunia,” ujar Idrus dalam keterangannya kepada RadarAktual.
Ketua Umum DPP KNPI periode 2002-2005 ini menilai, pembunuhan terhadap seorang pemimpin negara melalui serangan militer terbuka berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah dan menyeret kekuatan global ke pusaran perang terbuka.
Serangan Dinilai Langgar Prinsip Kedaulatan
Usai Bertemu Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus menegaskan pandangan Bahlil Lahadalia bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang harus dihormati. Ia menyebut tindakan militer sepihak sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
“Apapun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata yang menghilangkan nyawa dan menghancurkan infrastruktur sipil adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog, bukan dominasi militer,” tegas Idrus
Mantan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar 3 periode (1999-2014) ini juga menyoroti dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Berdasarkan laporan sejumlah media internasional, serangan tersebut tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga memicu kerusakan luas di sejumlah wilayah strategis di Iran, termasuk kawasan Teheran. Korban sipil dilaporkan berjatuhan dan ribuan warga terpaksa mengungsi.
“Ketika bom dijatuhkan, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak tahu-menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan,” kata Idrus.
Serukan Peran Aktif Indonesia
Idrus juga menyampaikan sikap politik Ketua Umum Bahlil untuk mendorong pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas dalam forum internasional untuk menyerukan penghentian kekerasan dan mendorong gencatan senjata.
“Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kita tidak boleh diam,” ujarnya.
Ketua Umum DPP BKPRMI periode 1997-2000 ini meminta agar jalur diplomasi diintensifkan, termasuk melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna mencegah konflik meluas.
“Jika konflik terus bereskalasi, dampaknya bukan hanya regional, tetapi global—termasuk pada stabilitas ekonomi, energi, dan keamanan internasional,” kata Idrus.
Duka dan Kecaman MUI
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Ali Khamenei melalui Tausiyah Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 yang ditandatangani Ketua Umum KH Anwar Iskandar dan Sekjen Buya Amirsyah Tambunan.
MUI mengutuk serangan Israel yang didukung Amerika Serikat karena dinilai bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip perdamaian dunia.
Sesuai sikap politik Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Idrus menekankan bahwa sikap kecaman tidak boleh berhenti pada pernyataan moral semata.
“Kita harus mendorong dunia kembali pada kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan pada rudal dan bom, melainkan pada kemampuan membangun perdamaian. Jika kekerasan terus dijadikan solusi, maka dunia sedang berjalan mundur,” ujarnya.
Ia berharap tragedi ini menjadi momentum refleksi global untuk menata ulang arsitektur keamanan internasional agar lebih adil dan berorientasi pada perlindungan manusia, bukan kepentingan geopolitik semata. []
