POLEMIK pernyataan sejumlah tokoh publik yang menyinggung kondisi Presiden RI Prabowo Subianto kian meluas dan memicu perdebatan di ruang publik. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengingatkan agar narasi politik tendensius anti Prabowo, tidak berkembang liar hingga berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Menurut Idrus, dinamika politik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan satu pola yang sama: kegaduhan politik yang sering kali dipicu oleh pernyataan tokoh publik yang tidak utuh atau multitafsir. Sejumlah laporan media internasional seperti Reuters dan BBC menyoroti bagaimana disinformasi dan potongan narasi telah memperdalam polarisasi di berbagai negara, mulai dari Amerika Latin hingga Eropa.
“Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas sering berawal dari narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,” ujar Idrus, Minggu (5/4/2026).
Sorotan publik mencuat setelah pernyataan Islah Bahrawi yang menyebut adanya penurunan kapasitas kognitif Presiden Prabowo.
Dalam pandangannya, kondisi kepemimpinan nasional saat ini dinilai menjadi sumber berbagai persoalan, termasuk munculnya rasa takut dan tekanan di tengah masyarakat. Ia pun menilai perubahan kepemimpinan sebagai solusi.
“Kalau kita bicara konsepnya, sumber tatanan politik itu ada pada pemimpin. Maka perubahan harus terjadi di sana,” ujar Islah Bahrawi.
Di sisi lain, pernyataan Saiful Mujani yang dianggap menyinggung isu penjatuhan presiden turut memperkeruh situasi. Meski Saiful telah membantah dan menyebut pernyataannya dipotong dari konteks, perdebatan di publik terlanjur melebar.
Bagi Idrus, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan menyangkut etika komunikasi politik di ruang publik. Ia menilai, sebagai intelektual, setiap pernyataan seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas.
“Dalam konteks politik yang dinamis, narasi seperti itu bisa ditafsirkan liar. Ini bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal dampak yang ditimbulkan,” katanya.
Idrus menegaskan demokrasi Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam proses pergantian kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa isu pemakzulan presiden tidak bisa dibangun dari opini atau spekulasi.
“Pemakzulan itu proses serius. Ada tahapan konstitusional yang panjang—melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik atau narasi tidak utuh yang provokatif,” tegasnya.
Dalam penjelasan yang lebih mendasar, Idrus menyoroti bagaimana realitas komunikasi publik hari ini menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh, dipotong, atau disampaikan secara provokatif mampu membentuk persepsi publik secara bias, mempercepat polarisasi dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
Dalam praktiknya, opini yang dibangun tanpa kehati-hatian seringkali lebih cepat menyebar dibanding klarifikasi, sehingga spekulasi dapat berubah menjadi “kebenaran sosial” yang sulit dikoreksi.
Ia juga menyoroti bagaimana di banyak negara, krisis kepercayaan publik sering kali bermula dari erosi kredibilitas elite akibat pernyataan yang tidak akurat atau terkesan tendensius. Dalam situasi global yang penuh tekanan—mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi—Idrus menilai stabilitas politik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.
“Ketika dunia sedang tidak pasti, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang solid dan ruang publik yang sehat. Bukan justru memperkeruh suasana dengan narasi yang memecah belah,” ujarnya.
Lebih jauh, Idrus mengingatkan bahwa di era digital, persepsi publik sangat mudah terbentuk hanya dari potongan informasi. Karena itu, tanggung jawab moral seorang tokoh publik tidak berhenti pada substansi, tetapi juga cara penyampaian.
“Kalimat yang dipotong bisa mengubah makna. Dan di situlah awal dari disinformasi. Maka kehati-hatian adalah keharusan, bukan pilihan,” kata dia.
Menutup pernyataannya, Idrus menyampaikan pesan yang lebih mendasar: agar perbedaan sikap politik tidak berubah menjadi ketidakadilan dalam berpikir dan bertindak.
“Jangan karena kebencian terhadap seseorang, kita kehilangan objektivitas. Demokrasi tidak boleh dirusak oleh emosi dan prasangka. Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, kedewasaan sikap dan tanggung jawab,” ujar Idrus Marham.
Ditambahkannya, sikap kritis dan objektif dibutuhkan dalam demokrasi. “Bukan provokasi-provokasi subjektif tendensius yang berpotensi memperlebar polarisasi, di tengah kompleksitas tantangan bangsa yang mempersyaratkan soliditas dan solidaritas yang kokoh dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,”
Menurut idrus kita justru dituntut ketulusan berkorban untuk merawat rumah besar kita bernama Indonesia. “Ini adalah ujian ketulusan Sebagai Rakyat Indonesia. Yang harus dan tidak boleh terjadi adalah jangan sampai ada di antara kita mengail dari air keruh, mengambil manfaat,” pungkasnya. []
