WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai kapasitas perempuan di Indonesia terus meningkat, namun akses terhadap kekuasaan politik masih tertinggal sehingga memerlukan penguatan kebijakan afirmasi dan dukungan sistem elektoral yang lebih inklusif.
Hetifah mengatakan peningkatan indeks pembangunan gender yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan partisipasi politik perempuan.
“Tadi saya sangat tertarik, disampaikan bahwa indeks pembangunan gender kita terus meningkat. Tapi partisipasi politik perempuan itu tidak meningkat secepat itu,” kata Hetifah dalam seminar bertema “Penguatan Peran Perempuan Dalam Proses Elektoral Sebagai Pilar Demokrasi Substantif” di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Menurut dia kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas perempuan sebenarnya telah berkembang, tetapi akses perempuan terhadap kekuasaan politik masih tertinggal. “Ini berarti kapasitas perempuan itu sebenarnya sudah maju, tetapi akses kepada kekuasaan itu masih tertinggal,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.
Ia menilai masih terdapat peluang besar bagi perempuan untuk maju dalam politik, terutama di daerah yang memiliki tingkat pendidikan lebih baik. Namun peluang tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh sistem yang mampu mendukung keterwakilan perempuan secara optimal.
Hetifah juga mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan penyelenggara pemilu untuk mendorong partisipasi politik perempuan.
Meski demikian, ia menilai upaya peningkatan keterwakilan perempuan masih memerlukan penguatan regulasi, termasuk melalui pembahasan revisi undang-undang pemilu yang mendorong implementasi kebijakan afirmasi secara lebih efektif.
Dalam praktik politik elektoral, menurut Hetifah, calon legislatif perempuan sering menghadapi hambatan yang lebih kompleks dibandingkan laki-laki, mulai dari faktor keluarga hingga tantangan dalam masa kampanye.
Ia menilai dukungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi keberanian perempuan untuk maju dalam kontestasi politik.
Selain itu sistem pemilu terbuka yang digunakan saat ini juga menuntut calon legislatif untuk melakukan kompetisi yang ketat dalam memperoleh dukungan pemilih.
Oleh karena itu ia menilai edukasi kepada masyarakat, terutama pemilih perempuan, perlu diperkuat agar mereka lebih aktif mendukung keterwakilan perempuan dalam politik.
Hetifah mengatakan peran partai politik juga sangat penting dalam memastikan perempuan memiliki peluang yang adil untuk bersaing dalam pemilu.
Ia menyoroti praktik penempatan calon perempuan dalam daftar calon legislatif yang sering kali tidak berada pada posisi strategis sehingga mempengaruhi peluang keterpilihan. “Kalau kita mau perempuan itu punya peluang lebih besar untuk terpilih, dia harus ditempatkan di nomor satu atau nomor dua maksimal,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kerja sama antara penyelenggara pemilu, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif bagi perempuan.
Melalui upaya tersebut diharapkan perempuan memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berpartisipasi dalam politik dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik. []
