PEMERATAAN pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah marginal memerlukan sinergi lintas sektor yang lebih kuat.
Demikian disampaikan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen PAUD, Dirjen Vokasi, dan Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).
RDP ini juga turut diikuti secara daring oleh para kepala sekolah dan guru dari berbagai wilayah 3T, mulai dari Sumba Barat hingga Sumba Timur.
“Kita sudah lama bicara tentang pentingnya pemerataan pendidikan, tapi realisasinya masih menghadapi banyak tantangan. Maka, kita harus keluar dari pola lama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri,” kata Hetifah, dikutip dari RMOL.
Hetifah mendorong agar Kemendikdasmen mulai menjalin kemitraan yang konkret dengan perusahaan-perusahaan besar, khususnya di sektor perkebunan dan pertambangan.
“Saya harap Kemendikdasmen bisa mendorong skema kolaborasi dengan perusahaan sawit dan tambang melalui program CSR, terutama di daerah seperti Kalimantan Timur yang memiliki banyak wilayah terpencil,” kata Hetifah.
Menurut Hetifah, hal ini penting dilakukan agar pembangunan pendidikan tidak terhenti hanya karena keterbatasan anggaran negara.
Ia mencontohkan di beberapa wilayah terpencil, sekolah kekurangan guru, fasilitas belajar minim, dan akses terhadap layanan pendidikan digital pun terbatas.
“Komisi X akan terus mengawal agar Panja 3T ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang mendorong intervensi yang tepat dan terintegrasi, termasuk dengan melibatkan sektor non-pemerintah,” kata Hetifah.
Lebih lanjut, Hetifah menekankan pentingnya penguatan peran daerah, serta perlunya data yang akurat dan berbasis kebutuhan lokal agar kebijakan yang dirancang benar-benar berdampak.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal hanya karena dia lahir dan tumbuh di wilayah terpencil. Negara harus hadir, dan seluruh pihak harus ikut serta,” tutup politikus Partai Golkar ini. []
