ANGGOTA Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi fiskal menyusul lonjakan harga minyak dunia dan penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang berpotensi menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Lonjakan harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN, terutama pada beban subsidi energi,” kata Sarmuji berdasarkan keterangannya di Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Ia mengatakan ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah antara AS-Israel dengan Iran dan telah mendorong harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel sejak Minggu (8/3/2026).
Pada saat yang sama, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar AS yang membuat nilai tukar rupiah menembus level Rp17.000 per dolar AS pada awal perdagangan Senin (9/3/2026).
“Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.
Ia mengimbau Kementerian Keuangan segera melakukan simulasi berbagai skenario agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin muncul apabila kondisi global tersebut berlanjut.
Sarmuji juga menekankan bahwa langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi mengingat dampaknya luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan,” tuturnya.
Ia menambahkan DPR akan terus mencermati perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
Sarmuji menilai kesiapan antisipasi pemerintah dalam membaca risiko sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global.
“Gejolak global tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya terhadap ekonomi nasional harus bisa kita kelola dengan baik. Karena itu langkah antisipatif harus segera dilakukan,” ucap dia. []
