Di tengah tekanan global yang kian kompleks, keputusan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi nasional mendapat sorotan positif dari parlemen. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menilai langkah tersebut sebagai respons strategis yang tidak hanya mempertimbangkan dinamika internasional, tetapi juga keberpihakan nyata terhadap kondisi masyarakat dalam negeri.
Apresiasi itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang memastikan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global yang terus bergejolak.
“Komisi XII DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas komitmen pemerintah yang tegas. Di tengah gejolak geopolitik dunia yang semakin memanas konflik di Timur Tengah yang masih berlanjut, harga minyak mentah dunia terus tertekan naik. Ditambah geoekonomi global yang penuh ketidakpastian, inflasi energi, dan disrupsi rantai pasok, banyak negara terpaksa menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Namun Indonesia memilih jalan berbeda,” tegas Bambang Patijaya.
Dalam pandangannya, kebijakan menahan harga BBM bukan sekadar keputusan ekonomi, melainkan langkah politik yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Di saat banyak negara memilih menyesuaikan harga energi dengan tekanan global, Indonesia justru berupaya menjaga stabilitas domestik agar tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.
“Kita tahu tekanan dari luar sangat besar. Tapi pemerintah tidak mau membebani rakyat kecil, nelayan, petani, pedagang kecil, dan transportasi publik dengan kenaikan harga. Ini adalah bentuk perjuangan nyata: menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi domestik tetap terkendali, dan memastikan roda ekonomi rakyat terus berputar,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Lebih jauh, Komisi XII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengawasan akan difokuskan pada distribusi subsidi agar tidak terjadi penyimpangan serta tetap memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang membutuhkan.
“Pemerintah telah menunjukkan bahwa di tengah badai geopolitik dan geoekonomi, kedaulatan energi dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas utama. Kami di DPR RI mendukung penuh langkah ini,” pungkasnya. {golkarpedia}
