ANGGOTA Komisi V DPR RI, Hanan A Rozak, menyoroti rendahnya realisasi anggaran sejumlah satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat yang membahas evaluasi pelaksanaan APBN hingga bulan Juli 2025 tersebut, Hanan menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap satuan kerja maupun unit eselon satu yang realisasi anggarannya masih jauh dari target. Ia menyebutkan, misalnya, realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang baru mencapai angka 9,92 persen.
“Untuk satuan kerja atau eselon satu yang realisasinya masih di bawah 50 persen atau jauh dari itu, saya mohon untuk mendapat perhatian dan mohon kami dapat diinformasikan,” ujar Hanan. “Contohnya saja kegiatan dari Ditjen Kereta Api yang baru tercapai 9,92 persen. Kegiatan apa saja itu? Program atau kegiatan apa saja yang masih terhambat sehingga realisasinya sangat jauh dari yang diharapkan?” tambahnya.
Tak hanya Ditjen Perkeretaapian, Hanan juga menyoroti rendahnya serapan anggaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Darat. Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi alarm mengingat saat ini sudah memasuki semester kedua tahun anggaran.
“Saya khawatir kalau itu tidak bisa kita capai di akhir tahun anggaran ini, maka permintaan tambahan anggaran ke depan akan sulit dikabulkan. Hal itu tentu akan menjadi pertimbangan dari Bappenas maupun Kementerian Keuangan,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Ia menekankan, rendahnya realisasi anggaran bisa berdampak pada penilaian efektivitas dan efisiensi program, serta memengaruhi kebijakan alokasi anggaran ke depan. Oleh karena itu, Hanan meminta Kementerian Perhubungan untuk segera mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan program dan mengambil langkah percepatan yang konkret. []
