KOMISI V DPR RI mendukung langkah pemerintah pusat untuk mengambil alih renovasi gedung dan fasilitas umum (Fasum) yang rusak imbas terjadinya unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 lalu.
Hal ini sebagaimana disampaikan Anggota Komisi V DPRI Hamka Kady dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
“Saya dapat surat dari gubernur Sulawesi Selatan, Pak Menteri PU. Sebagaimana yang Pak Menteri jelaskan di TV kemarin bahwa dalam rangka renovasi semua aset-aset negara terkait dengan demonstrasi kemarin itu ditanggung oleh pemerintah, betul Pak Menteri?” ujar Hamka Kady, anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan I, dalam rapat di Senayan, dikutip Minggu (7/9/2025) dari laman DPR RI.
Senada dengan itu, Mori Hanafi dari Dapil NTB I juga menyampaikan bahwa gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hangus terbakar dan tidak tersisa, sehingga diharapkan dapat masuk prioritas renovasi.
“Sama dengan Pak Hamka bahwa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat itu hangus Pak tanpa sisa. Jadi mohon Bapak bisa memasukan dalam perencanaan itu,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat untuk mengambil alih renovasi. Ia meminta agar perbaikan dilakukan secepatnya melalui alokasi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kami seluruh pimpinan dan seluruh anggota setuju ya, supaya ini diambil alih oleh pemerintah pusat dan secepatnya untuk dibangun Pak. Secepatnya untuk dibangun, diambil alih oleh pemerintah pusat karena anggarannya di sini,” kata Lasarus.
Ia menambahkan, langkah cepat diperlukan agar pelayanan publik di daerah dapat kembali berjalan normal. “Pak Menteri silakan sisihkan anggaran dari Kementerian PU, dari sumber manapun silakan untuk segera bangun fasilitas-fasilitas umum yang mengalami kerusakan supaya roda pemerintahan di daerah berjalan secara normal kembali,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutkan pemulihan gedung DPRD di sejumlah daerah membutuhkan biaya besar. Tercatat ada beberapa properti di 19 provinsi yang akan masuk dalam daftar perbaikan, termasuk gedung DPRD di Makassar dan Gedung Negara Grahadi Surabaya yang mengalami kerusakan berat pasca unjuk rasa di wilayah tersebut.
Perbaikan tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp900 miliar. Dana itu akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan diambil alihnya renovasi oleh pemerintah pusat, DPR berharap proses perbaikan bisa segera terlaksana sehingga roda pemerintahan daerah dapat kembali berjalan lancar dan stabilitas politik tetap terjaga. []
