KESELAMATAN pelayaran dan keterlambatan sejumlah program infrastruktur perhubungan menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 bersama Kementerian Perhubungan. Komisi V menekankan pentingnya pemerintah menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara konkret, bukan sekadar formalitas.
Dalam rapat tersebut, Anggota komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyoroti masih adanya proyek yang belum terealisasi meskipun sudah berulang kali diusulkan. Ia mencontohkan pembangunan sisi darat Pelabuhan Pulau Rajuni dan Pulau Madu di Kabupaten Selayar yang hingga kini belum masuk dalam program anggaran, padahal masyarakat setempat sangat bergantung pada transportasi penyeberangan.
“Padahal masyarakat di Selayar hidup dari penyeberangan. Kalau tidak muncul dalam program anggaran, kasihan masyarakat di sana. Itu kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar usulan,” tegas Hamka dalam rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (10/9/2025), dikutip dari laman DPR RI.
Selain itu, legislator partai golkar ini juga mengingatkan Kementerian Perhubungan untuk serius memperhatikan aspek keselamatan pelayaran. Ia menyinggung dua insiden kecelakaan laut yang terjadi di Banyuwangi dan Manado, yang menurutnya menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap standar keselamatan kapal.
“Ini penyakit tahunan yang tak pernah selesai. Harus ada pembenahan serius agar kejadian serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Hamka menekankan bahwa masalah keselamatan tidak bisa diabaikan. Ia meminta pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, memperketat pengawasan terhadap kapal dan otoritas pelabuhan di daerah.
Tak hanya di sektor laut, ia juga menyinggung persoalan di sektor darat, termasuk tuntutan para pengemudi ojek online (ojol) yang hingga kini belum mendapat tindak lanjut. Menurutnya, persoalan ini perlu ditangani secara bijak agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar.
“Apa yang kami bahas di sini, apa yang kami usulkan, bukan main-main. Itu semua merupakan aspirasi dari bawah. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah hanya memberi janji tanpa realisasi,” imbuhnya.
Menurutnya, keterlambatan dalam merealisasikan program pembangunan dan lemahnya pengawasan di sektor perhubungan berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, ia berharap kementerian benar-benar memastikan anggaran yang tersedia dapat dialokasikan secara tepat, sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. []
