PEMERINTAH Provinsi Kaltim menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar melalui APBD Perubahan 2025 untuk mendukung program gratispol yang ditujukan membantu biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tahap awal ini kita alokasikan untuk 1.000 rumah. Penyaluran bantuan ini tidak berhenti, tetapi terus berlanjut setiap tahunnya,” kata Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Jumat (22/8/2025).
Rudy menegaskan bahwa Pemprov Kaltim telah menandatangani kerja sama dengan Bankaltimtara dalam penyaluran bantuan tersebut. “Kami tanggung biayanya maksimal Rp10 juta per unit. Tapi, khusus warga rentan yang berpenghasilan terbatas ya,” ungkapnya, dikutip dari Antara.
Menurut orang nomor satu Benua Etam ini, sampai saat ini di Kaltim masih terdapat backlog (kesenjangan kepemilikan rumah) di mana sekitar 250.000 keluarga belum memiliki rumah.
“Program gratispol biaya administrasi ini untuk mengurangi angka backlog. Totalnya ada 250.000 dari sembilan juta secara nasional,” sebut Rudy.
Angka ini, lanjut Gubernur, tidak termasuk rumah-rumah yang tidak layak huni yang didiami warga Benua Etam. “Jika nasional ada 20 juta rumah, maka Kaltim secara keseluruhan mencapai 60.000 rumah yang harus kita benahi,” tambahnya.
Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda mengatakan bantuan gratispol untuk administrasi kepemilikan rumah bersumber dari APBD Perubahan 2025. “Biaya Rp10 juta sudah masuk semua proses administrasi, sehingga warga hanya membayarkan angsuran kredit bulanan,” jelasnya. []
