Gubernur Ansar Ahmad: Arus Pencari Kerja dari Luar Daerah Picu Pengangguran di Kepri

GUBERNUR Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi itu dipengaruhi oleh tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.

Menurutnya, Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik nasional maupun internasional. Selain letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai perlakuan khusus bagi Kepri, seperti penetapan wilayah perdagangan bebas (FTZ) di beberapa kawasan, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun.

“Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Minggu (12/10/2025), dikutip dari Antaranews.

Namun, kata Gubernur, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif. Banyak di antara pencari kerja yang ternyata belum memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri, yang kemudian secara langsung mempengaruhi angka TPT di provinsi ini.

“Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT Kepri,” ujarnya.

Gubernur Ansar berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.

“Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” ucap Ansar.

Secara terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri (Dinaskertrans) Diky Wijaya menyatakan ada ambigu terkait Kepri yang berada di posisi kedua tertinggi TPT nasional yang sebesar 6,6 persen, setelah Papua.

Menurut Diky, Kepri sesungguhnya memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup tinggi dibanding dengan angka pengangguran yang ada. Mengingat, rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, serta kemiskinan turun di angka empat persen serta inflasi juga di bawah tiga persen.

Dengan geografis 98 persen lautan dan berada di Selat Malaka, Kepri memiliki 26 ribu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berada di 23 kawasan industri, baik industri besar maupun industri manufaktur.

“Artinya, kebutuhan tenaga kerja justru cukup tinggi dibandingkan dengan kondisi pengangguran,” ujar Diky.

Diky menyatakan dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 6,8 persen penduduk Kepri merupakan bagian dari angkatan kerja usia 17 tahun serta kaum rentan.

TPT di Kepri dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan dan masih dalam kondisi terkendali dalam dua tahun terakhir. Kepri, bahkan menunjukkan masih dalam kondisi terkendali pada dua tahun berturut-turut, turun sebesar 0,72 persen.

“TPT Kepri berjumlah 84,23 ribu pada Februari 2023 atau turun 6,8 persen menjadi 75,21 ribu pada Februari 2025,” kata dia.

Diky mengatakan tingkat pengangguran terbuka ini mengalami penurunan di tujuh kabupaten/kota se-Kepri dalam rentang tahun 2020-2024. Meliputi, Kota Batam, dari 11,79 ribu orang pada tahun 2020, turun menjadi 7,68 ribu pada tahun 2024.

Lalu, Kabupaten Karimun, dari 8,36 ribu orang menjadi 5,52 ribu orang, dan Kota Tanjungpinang dari 9,30 ribu orang menjadi 4,69 ribu orang.

Demikian pula dengan Kabupaten Bintan yang mengalami penurunan, dari 8,86 ribu orang menjadi 4,53 ribu orang, kemudian Kabupaten Natuna dari 4,10 ribu orang menjadi 3,89 ribu orang, Kabupaten Lingga dari 4,41 ribu orang menjadi 3,38 ribu, dan Kabupaten Kepulauan Anambas dari 3,44 ribu menjadi 2,38 ribu. []