Rencana impor 105.000 unit mobil pikap secara utuh (completely built up/CBU) oleh BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara dari dua produsen India, Mahindra dan Tata Motors, memicu gelombang kritik dari kalangan industri otomotif nasional. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu ekosistem industri dalam negeri, terlebih kapasitas produksi nasional disebut-sebut mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
Kritik keras juga disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, yang menilai rencana impor dalam jumlah besar itu menimbulkan tanda tanya serius, baik dari sisi rasionalitas kebijakan maupun konsistensi terhadap arah industrialisasi nasional.
“Saya melihat ada yang janggal. Kalau produksi dalam negeri mampu dan kapasitas pabrik kita mencapai lebih dari cukup, mengapa harus impor dalam jumlah besar? Ini patut dipertanyakan secara terbuka,” tegas Firman dalam keterangannya.
Firman menegaskan, kebijakan impor tersebut berpotensi bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat industri nasional, sebagaimana berulang kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pidato mengenai pentingnya hilirisasi dan penguatan produksi dalam negeri.
“Kalau benar pemerintah serius ingin memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja, maka kebijakan impor besar-besaran seperti ini harus dievaluasi. Jangan sampai pidato mendukung produksi dalam negeri hanya menjadi slogan, sementara praktiknya justru membuka ruang impor,” ujarnya tajam.
Ia mengingatkan bahwa industri otomotif nasional memiliki rantai pasok yang luas, mulai dari industri baja, komponen, ban, kaca, hingga sektor UMKM pendukung. Impor kendaraan dalam bentuk utuh dinilai berpotensi memutus rantai nilai tambah tersebut.
“Setiap unit yang diproduksi di dalam negeri itu menciptakan multiplier effect bagi tenaga kerja, pajak, dan industri komponen. Jika kita memilih impor CBU, maka nilai tambah dan kesempatan kerja itu justru dinikmati negara lain,” kata Firman.
Lebih lanjut, ia menyoroti potensi munculnya kecurigaan publik apabila kebijakan impor tidak disertai penjelasan yang transparan dan rasional. Menurutnya, pemerintah wajib membuka secara gamblang dasar pertimbangan ekonomi dan teknis dari keputusan tersebut.
“Kalau kebijakan ini tidak transparan, wajar publik bertanya: apakah ada lobi industri tertentu, apakah ada kepentingan ekonomi jangka pendek, atau ada pertimbangan lain yang tidak disampaikan ke publik? Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka agar tidak muncul persepsi negatif,” tegas Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman lantas mengingatkan agar BUMN tidak mengambil langkah yang justru melemahkan industri nasional. Ia mendorong agar kebutuhan kendaraan operasional untuk program Koperasi Desa Merah Putih dapat dipenuhi melalui produksi dalam negeri, sehingga selaras dengan semangat kemandirian ekonomi.
“BUMN seharusnya menjadi lokomotif penguatan industri nasional, bukan malah membuka kran impor yang bisa mengganggu keberlangsungan ekosistem otomotif kita. Kalau alasannya tidak rasional dan tidak mendesak, Presiden harus memerintahkan pembatalan rencana impor tersebut,” tandas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Ia menambahkan, DPR akan mencermati perkembangan kebijakan ini dan meminta pemerintah memastikan setiap langkah strategis tetap berpihak pada kepentingan nasional, menjaga keberlangsungan industri, serta melindungi tenaga kerja dalam negeri.
“Industri otomotif bukan sektor kecil. Ini menyangkut jutaan tenaga kerja dan rantai ekonomi panjang. Kebijakan apa pun harus dihitung dengan cermat, jangan sampai keputusan jangka pendek mengorbankan kepentingan jangka panjang bangsa,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut. {golkarpedia}
