SKEMA kemitraan PT Timah Tbk dengan masyarakat penambang mendapat perhatian Komisi VI DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (12/2/2026).
Komisi VI menilai kemitraan tersebut penting untuk membuka akses ekonomi bagi warga, tetapi harus dibarengi pengawasan ketat agar praktik pertambangan tetap sesuai kaidah teknis dan lingkungan.
“Menurut saya program bermitra dengan masyarakat ini bagus, karena selain kita bisa mengakomodir masyarakat untuk menambang juga, itu menjadi pemasukan mereka untuk melangsungkan hidup. Namun dari sisi ilmu tambang kita harus mengawasi. Mitra ini harus diawasi cara mereka menambang, jangan hanya cari untung saja,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto dalam kesempatan tersebut.
Ia menekankan bahwa aktivitas pertambangan menyangkut pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga seluruh mitra wajib mengikuti prosedur sesuai regulasi pemerintah. Dalam hal ini, peran pengawasan PT Timah dinilai krusial untuk memastikan praktik tambang berjalan aman dan bertanggung jawab.
“Di sinilah peran PT Timah untuk mengawasi dan supervisi semua mitra, sehingga tambang yang dilakukan sesuai prosedur. Bumi kita harus tetap terjaga, termasuk kewajiban reklamasi yang harus dilakukan,” tegasnya, dikutip dari laman DPR RI.
Firnando mengapresiasi komitmen PT Timah yang menyatakan siap bertanggung jawab atas reklamasi area tambang yang dikerjakan melalui skema kemitraan. Menurutnya, komitmen tersebut menunjukkan tanggung jawab korporasi terhadap keberlanjutan lingkungan.
“PT Timah menjawab dengan tegas bahwa mereka akan bertanggung jawab atas seluruh reklamasi mitra. Itu bagus sekali, karena merupakan tanggung jawab luar biasa agar semua tambang mitra direklamasi dengan baik,” tambahnya.
Meski demikian, ia menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus memantau implementasi di lapangan. DPR, kata dia, berkepentingan memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai prosedur agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.
“Kita lihat prakteknya di lapangan, kita lihat realisasinya. Kami sebagai wakil rakyat harus memastikan seluruh tambang PT Timah sesuai prosedur, sehingga bumi kita tetap terjaga,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar itu. []
