Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menyoroti masih rapuhnya posisi guru dalam sistem pendidikan nasional, terutama terkait maraknya kriminalisasi terhadap tenaga pendidik yang sejatinya menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa. Fenomena tersebut, menurutnya, mencerminkan belum kuatnya pemahaman publik dan aparat penegak hukum terhadap konteks dunia pendidikan.
Firman menilai, dalam banyak kasus, tindakan guru yang bertujuan membentuk karakter dan disiplin justru ditarik ke ranah pidana, seolah-olah dipandang sebagai bentuk kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia. Padahal, esensi pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun sikap dan tanggung jawab peserta didik.
“Guru sering menjadi korban kriminalisasi hanya karena menjalankan tugas mendidik. Ada kekeliruan cara pandang ketika setiap upaya pendisiplinan langsung dicurigai sebagai kekerasan atau pelanggaran HAM, tanpa memahami konteks dan niat pendidikannya,” ujar Firman.
Lebih jauh, Firman juga menyinggung realitas pahit yang dihadapi guru honorer di berbagai daerah. Banyak di antara mereka terpaksa bekerja serabutan sembari mengajar demi mencukupi kebutuhan hidup. Hal itu dilakukan di tengah tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Kondisi ini dinilainya sebagai potret nyata beratnya beban yang dipikul para pendidik.
“Bayangkan, guru yang seharusnya fokus mengajar dan mendidik, justru harus memikirkan pekerjaan tambahan agar dapur tetap mengepul. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal martabat profesi guru,” dikatakan politisi senior Partai Golkar ini.
Menurut Firman, situasi tersebut menjadi indikator kuat bahwa sistem pendidikan nasional masih belum sepenuhnya menempatkan kesejahteraan dan perlindungan guru sebagai prioritas utama. Padahal, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi tenaga pendidiknya.
“Kalau kita ingin pendidikan maju, maka gurunya harus sejahtera dan merasa aman. Tidak mungkin guru bisa mendidik dengan optimal jika setiap langkahnya dibayangi ketakutan dikriminalisasi,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo.
Sebagai solusi, Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mendorong adanya langkah komprehensif dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru melalui gaji dan tunjangan yang layak, penguatan perlindungan hukum agar guru tidak mudah dikriminalisasi, serta penyediaan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi.
Selain itu, ia juga menilai penghargaan dan pengakuan terhadap jasa guru harus diperkuat, seiring dengan pembenahan sistem pendidikan secara menyeluruh agar lebih efektif dan berkeadilan.
“Guru adalah fondasi masa depan bangsa. Negara wajib hadir memberikan perlindungan hukum, kesejahteraan, dan penghargaan yang layak, agar mereka bisa fokus menjalankan tugas mulia mendidik generasi penerus Indonesia,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini. {golkarpedia}
