Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan skema pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara mendapat dukungan dari Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk koreksi penting dalam mewujudkan keadilan dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Firman menegaskan, kebijakan pensiun seumur hidup selama ini memang menyisakan ketimpangan, terutama jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat luas yang harus bekerja sepanjang hidup tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai.
“Keputusan MK ini adalah langkah progresif untuk mengoreksi ketimpangan yang sudah lama dirasakan publik. Tidak adil jika seseorang hanya menjabat lima tahun, lalu mendapatkan pensiun seumur hidup, sementara jutaan rakyat bekerja puluhan tahun tanpa jaminan yang layak. Ini momentum untuk menata ulang kebijakan agar lebih berpihak pada rasa keadilan,” ujar Firman.
Menurutnya, putusan MK tidak hanya harus dipandang sebagai keputusan hukum semata, tetapi juga sebagai sinyal kuat bahwa negara harus lebih sensitif terhadap aspirasi publik terkait keadilan sosial.
Politisi senior Partai Golkar ini menilai, dukungan terhadap kebijakan tersebut mencerminkan adanya kesadaran di kalangan wakil rakyat untuk mendorong perubahan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Kita harus melihat ini sebagai panggilan moral bagi seluruh penyelenggara negara. Jabatan publik bukanlah jalan untuk mendapatkan privilese berlebihan, melainkan amanah untuk mengabdi. Karena itu, fasilitas yang diberikan harus tetap dalam koridor kewajaran dan rasa keadilan publik,” tegasnya.
Lebih jauh, Firman mendorong agar penghapusan pensiun seumur hidup tidak hanya berlaku bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara, tetapi juga diperluas ke berbagai posisi strategis lainnya di pemerintahan dan BUMN.
“Kalau kita bicara keadilan, maka kebijakan ini tidak boleh setengah-setengah. Penghapusan pensiun seumur hidup seharusnya berlaku lebih luas, termasuk bagi anggota DPD, pejabat eselon tertentu, direksi dan komisaris BUMN, hingga kepala daerah. Ini penting agar tidak ada standar ganda dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI.
Firman juga menyoroti pentingnya pemanfaatan anggaran hasil penghematan dari kebijakan tersebut. Ia mengusulkan agar dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pensiun seumur hidup dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti peningkatan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kesehatan.
“Penghematan anggaran dari kebijakan ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Kita bisa arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tenaga perawat, dan profesi lain yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik, tetapi belum mendapatkan perhatian yang layak. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi soal keberpihakan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Di sisi lain, Firman juga mendesak agar implementasi keputusan MK tidak ditunda terlalu lama. Ia menilai percepatan pelaksanaan justru penting untuk menjaga momentum reformasi kebijakan yang lebih adil.
“Keputusan ini sebaiknya segera dijalankan tanpa harus menunggu waktu terlalu lama. Kalau memang diperlukan percepatan, Presiden bisa mempertimbangkan penerbitan Perppu sebagai dasar hukum. Jangan sampai keputusan yang baik ini justru kehilangan momentum karena terlalu lama dieksekusi,” tegasnya.
Firman menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus mendorong kebijakan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, ukuran dari setiap kebijakan adalah sejauh mana ia menghadirkan keadilan dan manfaat nyata bagi rakyat. Dan saya melihat, langkah ini adalah bagian dari upaya menuju arah itu,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini. {golkarpedia}
