ANGGOTA Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menyoroti praktik ekspor benur lobster yang selama ini masih dilakukan Indonesia. Ia menilai potensi ekonomi dari benur sangat besar dan mendorong pemerintah mengarahkan investasi ke dalam negeri untuk mewujudkan hilirisasi sektor perikanan.
“Saya agak terkejut bahwa untuk impor lobster dari Indonesia itu mencapai 600 juta dolar, bahkan sampai 1 miliar dolar per tahun. Dan harganya itu satu ekornya 1 dolar. Artinya, bahwa potensi perolehan kita baru benur saja itu sudah mencapai 600 juta dolar,” ujar Firman dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (5/9/2025) dari laman DPR RI.
Ia menilai Indonesia seharusnya tidak hanya berpuas diri menjadi pengekspor benur. Maka dari itu ia mendorong pemerintah untuk menarik investasi pengolahan lobster di dalam negeri.
“Inilah program daripada pemerintah Presiden Prabowo tentang hilirisasi sektor perikanan ini bisa terwujud. Nah ini mungkin juga menjadi perhatian kita supaya nilai tambah itu ada di masyarakat kita. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan hasil 600 juta dolar per tahun atau 1 miliar dolar per tahun, tetapi bahkan bisa berlipat daripada apa yang kita terima ini,” tegasnya.
Selain menyoroti hilirisasi benur, Firman mengapresiasi atas kenaikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai signifikan. Meski demikian, ia menekankan agar rencana strategis pembangunan sektor kelautan dan perikanan dijalankan sesuai jalurnya.
“Rencana strategi ini harapan kami dijalankan secara on the right track sesuai dengan apa yang direncanakan. Jangan sampai terjadi pembelokan-pembelokan di tengah jalan yang tentunya ini bukan menjadi harapan kita bersama,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan perlunya efisiensi anggaran dengan prioritas pada program yang produktif, seperti pengawasan di laut dan peningkatan budidaya perikanan. Menurutnya, budidaya perikanan dapat mendukung program pemerintah seperti makan bergizi gratis sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
“Oleh karena itu, terhadap pengeluaran anggaran, kami usulkan agar dilakukan efisiensi. Tetapi efisiensi dalam arti bahwa hal-hal yang tidak produktif,” jelasnya.
“Tetapi bagi yang produktif harus ditingkatkan, seperti salah satunya adalah fungsi pengawasan di laut. Dan kemudian juga peningkatan budidaya perikanan. Ini sangat menarik karena budidaya perikanan ini kami melihat di beberapa negara juga dilakukan,” imbuh Firman.
Di akhir, Firman menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mendukung rencana kerja pemerintah di sektor kelautan dan perikanan, agar tujuan pembangunan dan swasembada dapat tercapai.
“Tentunya keberhasilan daripada pemerintah ini juga keberhasilan kami bersama. Kegagalan yang ada pada pemerintah juga menjadi kegagalan kita. Namun tentunya kami tidak berharap bahwa dari program-program yang ada ini kita jangan sampai menemui kegagalan,” pungkasnya. []
