Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti tajam keberadaan hak veto dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan semangat demokrasi global. Menurutnya, hak istimewa yang dimiliki lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB justru menjadi penghambat dalam menciptakan keputusan yang adil dan representatif bagi seluruh negara anggota.
Ia menilai, dominasi lima negara besar yakni Amerika Serikat, China, Rusia, Perancis, dan Inggris melalui hak veto telah menciptakan ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan internasional.
“Ketika satu negara bisa menggugurkan keputusan yang didukung mayoritas, di situlah demokrasi global kehilangan maknanya. Hak veto bukan lagi alat stabilitas, tetapi telah berubah menjadi instrumen dominasi politik global,” tegas Firman.
Firman menjelaskan, wacana penghapusan hak veto memang sering muncul sebagai solusi untuk meningkatkan keadilan dalam sistem PBB. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak mudah dilakukan karena harus melalui amandemen Piagam PBB yang mensyaratkan persetujuan dua pertiga negara anggota, termasuk lima negara pemegang veto itu sendiri.
“Di sinilah paradoksnya. Untuk menghapus hak istimewa tersebut, justru diperlukan persetujuan dari pihak yang diuntungkan. Ini menunjukkan bahwa reformasi PBB tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepentingan geopolitik yang sangat besar,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Menurutnya, ketimbang terjebak pada wacana penghapusan yang sulit direalisasikan, dunia internasional perlu mulai mendorong langkah-langkah realistis yang dapat dilakukan dalam jangka pendek.
Firman menawarkan sejumlah alternatif reformasi yang dinilai lebih memungkinkan untuk diterapkan. Salah satunya adalah membatasi penggunaan hak veto hanya pada isu-isu yang benar-benar strategis dan menyangkut stabilitas global. “Veto tidak boleh digunakan secara serampangan untuk kepentingan politik sesaat. Harus ada batasan yang jelas agar tidak menjadi alat sandera terhadap keputusan dunia,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan di Dewan Keamanan. Menurutnya, selama ini mekanisme tersebut kerap tertutup dan tidak memberikan ruang bagi negara-negara lain untuk memahami dasar keputusan yang diambil.
“Transparansi adalah kunci. Dunia berhak tahu mengapa sebuah keputusan diblokir atau didorong. Tanpa transparansi, kepercayaan terhadap PBB akan terus menurun,” tambah Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman juga mendorong peningkatan partisipasi negara-negara berkembang agar tidak hanya menjadi objek kebijakan global, tetapi juga subjek yang ikut menentukan arah keputusan internasional.
Lebih jauh, Firman menyoroti tantangan besar yang tengah dihadapi PBB dalam menjalankan misinya menjaga perdamaian dunia. Ia menilai sejumlah dinamika global, termasuk pembubaran misi perdamaian seperti United Nations Interim Force in Lebanon, menjadi sinyal kuat bahwa organisasi tersebut membutuhkan reformasi menyeluruh.
“Ketika misi perdamaian tidak lagi efektif atau bahkan dibubarkan, itu bukan hanya kegagalan operasional, tetapi alarm keras bahwa sistem yang ada perlu diperbaiki secara fundamental,” ujarnya.
Politisi senior Partai Golkar ini juga menegaskan, reformasi PBB harus mencakup peningkatan representasi negara anggota, khususnya dari kawasan berkembang, serta penguatan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.
“PBB harus kembali ke prinsip dasarnya: menjadi forum bersama, bukan alat segelintir negara. Kalau tidak, legitimasi moralnya akan terus tergerus,” kata Firman.
Meski demikian, Firman menegaskan bahwa pembubaran PBB bukanlah solusi yang tepat. Ia menilai, di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh konflik, keberadaan PBB tetap sangat dibutuhkan sebagai platform dialog dan penyelesaian sengketa internasional.
“Membubarkan PBB justru akan menciptakan kekosongan global yang berbahaya. Yang dibutuhkan bukan menghapus, tetapi memperbaiki dan memperkuat. Reformasi adalah jalan tengah yang rasional,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Firman mengingatkan bahwa masa depan tata kelola global sangat bergantung pada keberanian negara-negara untuk melakukan perubahan struktural dalam sistem internasional. “Kalau dunia ingin lebih adil, maka keberanian untuk mereformasi harus dimulai sekarang. Jika tidak, PBB hanya akan menjadi simbol, bukan solusi,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini. {golkarpedia}
