DEWAN Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI sepakat membangun sinergi strategis mengawal kepentingan Indonesia dan isu-isu umat Islam di kancah global.
Komitmen ini ditegaskan dalam audiensi strategis antara Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI dengan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ravindra Airlangga menjelaskan posisi unik BKSAP sebagai ujung tombak ‘second track diplomacy’ parlemen. “Posisi BKSAP di dalam UU MD3 cukup berbeda dengan Komisi I DPR RI,” ujarnya.
Ravindra Airlangga memaparkan BKSAP berfokus pada jejaring diplomasi antar parlemen dan kerjasama dengan lembaga internasional multilateral, sementara Komisi I DPR RI lebih berurusan dengan kewenangan anggaran dan pengawasan terhadap Kementerian Luar Negeri.
Ravindra, yang juga Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, lebih lanjut menerangkan mekanisme kerja BKSAP dalam menangani isu sensitif di kawasan, seperti ASEAN. “BKSAP biasanya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyoroti isu-isu tertentu, mengingat prinsip organisasi ASEAN yang cenderung non-interference, terutama yang menyangkut kedaulatan negara anggota”, ujar Wabendum DPP Partai Golkar ini.
Di sisi lain, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Adhe Nuansa Wibisono, menyatakan kesiapan PUI sebagai salah satu ormas Islam tertua dan terbesar di Indonesia untuk mendukung penuh program-program BKSAP.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi awal sinergi positif bagi PUI dengan BKSAP, khususnya dalam kerja sama strategis mengawal dan memberikan masukan konstruktif kepada parlemen dalam isu-isu kebijakan luar negeri,” kata Wibisono.
Wibisono menambahkan bahwa dengan ribuan lembaga pendidikan dan jaringan anggota sebanyak 20 juta orang, PUI memiliki peran signifikan dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah. PUI secara khusus siap mendukung BKSAP dalam mengawal isu kemerdekaan Palestina serta masalah kemanusiaan lainnya seperti minoritas Bangsamoro di Filipina Selatan, muslim Pattani di Thailand, dan krisis pengungsi Rohingya di Myanmar.
PUI juga mengapresiasi komitmen dan upaya Ravindra Airlangga beserta jajaran BKSAP DPR RI yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dan memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di kawasan. Apresiasi juga ditujukan pada berbagai program BKSAP yang inklusif, seperti Focus Group Discussion (FGD), Serap Aspirasi, dan Silaturahim Nasional yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, intelektual, organisasi masyarakat, hingga lembaga kemanusiaan.
Ravindra menegaskan bahwa BKSAP terbuka menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk ormas seperti PUI, untuk menentukan kebijakan kerjasama parlemen lintas negara. BKSAP berkomitmen untuk memperkuat multitrack diplomacy dan membangun sinergi dengan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat sipil.
Melalui sinergi ini, PUI bertekad untuk mengoptimalkan berbagai peluang dan program yang ditawarkan BKSAP DPR RI, guna bersama-sama mensukseskan diplomasi Indonesia yang lebih berdampak bagi perdamaian dan kemanusiaan. []
