MASYARAKAT yang tinggal berdampingan dengan sumur-sumur migas terus menanggung polusi, kebisingan, dan kerusakan lingkungan, namun hampir tidak merasakan manfaat ekonomi apa pun.
Situasi ini memperoleh sorotan dari Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana, yang menilai Program Pengembangan Masyarakat/Corporate Social Responsibility (PPM/CSR) perusahaan migas masih jauh dari kebutuhan publik, malah kerap sekadar formalitas.
Ia memaparkan sejumlah keluhan warga yang tinggal paling dekat dengan titik pengeboran soal lingkungan hidup, hampir selalu muncul dari daerah yang dikunjungi oleh Komisi XII DPR, mulai dari Kalimantan, Sulawesi hingga Sumatra. Berdasarkan pengamatan yang dirinya lihat, keluhan masyarakat tidak berbanding lurus dengan program CSR yang diklaim perusahaan.
Menurutnya, pola CSR yang ada saat ini lebih mengutamakan citra perusahaan ketimbang keberlanjutan manfaat bagi publik.
“Seringkali yang diperhatikan itu hanya pegawai perusahaan yang kebetulan berasal dari daerah itu tapi warga yang tinggal di ring satu tidak diperhatikan,” kata Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Kepala SKK Migas dan 14 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) beberapa waktu lalu, dikutip dari laman DPR RI, Senin (17/11/2025).
Secara tegas, ia mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan program yang relevan dan berkelanjutan, bukan bantuan sekali bagi seperti sembako yang dampaknya hilang dalam hitungan hari. Padahal, ungkapnya, kelompok warga telah mengajukan proposal yang masuk akal secara resmi, seperti budidaya ikan atau peternakan ayam, namun tidak direspons oleh perusahaan.
“Hal-hal kecil seperti itu mungkin dianggap sepele oleh perusahaan, tapi bagi mereka itu bisa menjadi sumber makan atau uang untuk bayar sekolah anak,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta SKK Migas dan seluruh K3S memperbaiki mekanisme komunikasi, mempercepat respons, serta memastikan bahwa setiap program pengembangan masyarakat disusun berdasarkan aspirasi warga.
Ia berharap keberadaan industri migas tidak boleh hanya membawa dampak lingkungan tanpa kompensasi sosial yang memadai bagi masyarakat.
“Tolong, sesuatu yang kecil bagi perusahaan bisa sangat berarti bagi mereka yang hidup berdampingan dengan dampak eksplorasi migas,” tandas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. []
