ANGGOTA Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menekankan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas tambang ilegal yang masih marak di sejumlah daerah. Ia meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM memperkuat peran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) agar penindakan bisa berjalan lebih efektif.
“Praktik penambangan liar masih banyak terjadi. Dengan adanya Gakkum, saya berharap langkah pencegahan benar-benar terasa di lapangan. Karena itu, kami juga ingin mengetahui strategi yang disiapkan untuk 2026 dengan dukungan anggaran yang ada,” kata Dewi dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon I Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (3/9/2025).
Selain tambang ilegal, Dewi turut menyoroti lonjakan signifikan pada rencana anggaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Ia mencatat, dari pagu Rp38 miliar pada 2016 yang bahkan mengalami efisiensi, kini usulan anggaran 2026 justru melonjak 236 persen menjadi Rp50,4 miliar.
Menurut Dewi, tambahan anggaran tersebut harus diiringi dengan program yang jelas, terutama dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia menegaskan isu penyelundupan BBM masih kerap terjadi dan menimbulkan keresahan publik.
“Kasus penyelundupan BBM masih sering kita temukan. Karena itu, BPH Migas harus serius memastikan pengawasan di tahun 2026 benar-benar lebih ketat, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya. []
