WAKIL Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI tidak akan mengurangi komitmen terhadap pertahanan. Dave berpandangan, langkah efisiensi BBM yang dilakukan Kemenhan dan TNI justru patut diapresiasi.
“Di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan fiskal nasional, efisiensi bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap pertahanan, melainkan upaya untuk memastikan bahwa setiap sumber daya digunakan secara lebih bijak dan berorientasi pada kebutuhan strategis,” ujar Dave kepada Kompas.com, Selasa (24/3/2026).
Dave optimistis bahwa efisiensi BBM ini justru akan mendorong tata kelola pertahanan yang lebih modern dan berkelanjutan.
Dengan pengelolaan yang tepat, kata dia, alutsista dan mobilitas dinas tetap dapat berfungsi optimal, sementara anggaran negara digunakan secara lebih efektif.
“Komisi I DPR menekankan bahwa efisiensi harus berjalan seiring dengan pemeliharaan kesiapan operasional TNI. Selama prinsip tersebut dijaga, kebijakan ini akan memperkuat kepercayaan publik bahwa sektor pertahanan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa mengurangi daya tangkal maupun profesionalisme prajurit,” jelasnya.
Dengan demikian, Dave melihat langkah efisiensi ini sebagai bagian dari adaptasi bijak terhadap tantangan fiskal dan dinamika geopolitik global. Menurutnya, efisiensi yang terukur diyakini tidak akan mengurangi kesiapan operasional.
“Melainkan memperkuat tata kelola pertahanan yang modern, transparan, berkelanjutan, yang pada akhirnya akan memperkuat pertahanan negara secara keseluruhan,” imbuh Dave.
Sebelumnya, Kemenhan bersama TNI menyiapkan langkah efisiensi atau pengiritan penggunaan BBM sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari mitigasi dini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
“Pemerintah memandang perlunya mitigasi dini guna menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional,” kata Rico dalam keterangannya, Senin (23/3/2026). []
