MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia marah di hadapan para anggota DPR usai mengetahui adanya perbedaan data jumlah desa penerima bantuan listrik.
Bahlil mengatakan, berdasarkan data ESDM jumlah bakal desa penerima bantuan listrik ada sebanyak 5.600. Sedangkan, menurut data PLN mencapai 10.000 desa. Imbasnya, dia marah kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan ESDM Jisman Hutajulu dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
“Dalam hitungan kami, ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi, tadi saya dapat laporan, katanya PLN ada 10.000 desa ya?” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025), dikutip dari JawaPos.
“Ini enggak tahu dirjen saya enggak benar atau dirut PLN-nya enggak benar. Kalian abis ini ketemu sama saya, ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen, kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga materinya. Padahal dirutnya cuma satu, enggak berubah-ubah. Mungkin data mereka yang up to date, tapi saya yang tidak dilaporkan,” tambahnya.
Meski begitu, dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta ESDM untuk menghitung jumlah desa-desa yang belum teraliri listrik.
Adapun nantinya seluruh desa tersebut akan diterangi dengan listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sehingga dengan begitu, desa-desa yang belum teraliri listrik tidak harus menarik dari kabupaten dan kecamatan.
“Kita pakai PLTS, dan desa-desa yang belum ada jaringannya, itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, tapi menggunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai,” jelas Bahlil.
Ke depan, ia mengatakan ESDM akan segera membahas perihal anggaran soal program listrik desa ini bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, Bahlil memastikan anggaran yang akan dikucurkan negara langsung direalisasikan oleh Kementerian ESDM, bukan lagi melalui perusahaan pelat merah, PLN.
Selain itu, Bahlil juga memastikan bahwa program ini akan dilakukan mengikuti dengan rencana pemerintah yang diputuskan Presiden Prabowo dengan melihat skala prioritas.
“Nanti itu kita akan bahas bersama-sama Kemenkeu tentang biaya. Nanti anggarannya akan lewat ESDM, selama ini kan ditaruh di PLN dan itu dianggap anggaran PLN, itu anggaran negara. Dan programnya harus mengikuti by design, rencana pemerintah,” pungkasnya. []
