ANGGOTA Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien, menegaskan komitmen untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon. Hal ini disampaikan sejalan dengan harapan yang disampaikan dalam Audiensi DPRD Kabupaten Cirebon bersama Komisi V DPR RI, Jumat (6/2/2026).
Dalam audiensi tersebut, Daniel pun menyoroti persoalan keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Cirebon, tetapi juga hampir di seluruh kabupaten/kota. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penanganan jalan daerah yang membutuhkan perhatian serius, terutama di tengah intensitas curah hujan yang tinggi.
Ia menjelaskan, meski DAK infrastruktur relatif minim, pemerintah pusat sejatinya telah melakukan sejumlah intervensi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). salah satunya lewat program Instruksi Jalan Daerah (IJD), KITEL, serta program infrastruktur irigasi yang menyasar wilayah-wilayah di daerah.
“Jadi dari APBN itu, sudah ada intervensi, khusus untuk jalan-jalam daerah,” kata Daniel di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Legislator dari dapil Jawa Barat VIII ini juga mengatakan bahwa pada pelaksanaan program IJD tahun sebelumnya, sebagian besar alokasi justru diarahkan ke Kabupaten Cirebon dibandingkan daerah lain. Ia menyebut, berdasarkan komunikasi dengan pemerintah daerah, pengajuan DAK infrastruktur Kabupaten Cirebon untuk jalan mencapai sekitar Rp24 miliar.
“Melalui skema IJD, kami mengupayakan alokasi hampir setara agar kebutuhan dasar infrastruktur tetap tertangani,” ungkap Daniel, dikutip dari laman DPR RI.
Selain jalan, legislator dari Fraksi Partai Golkar Ini juga menyampaikan bahwa intervensi APBN melalui program infrastirigasi sebagian besar diarahkan ke Kabupaten Cirebon. Meski demikian, ia mengakui bahwa langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mengingat luasnya kebutuhan dan tingkat kerusakan infrastruktur yang ada.
“Memang belum memenuhi harapan dari seluruh masyarakat, terutama yang ada di Kabupaten Cirebon. Cuman ya pada kesempatan kali ini mudah-mudahan di tahun ini kita bisa lebih maksimal mengajukan IJD,” tuturnya.
Sementara itu, Perwakilan dari Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menyampaikan bahwa kunjungan jajaran DPRD ke Komisi V DPR RI merupakan bentuk komitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat.
Ia menegaskan, sejumlah persoalan strategis di daerah, khususnya penanganan banjir, berkaitan langsung dengan kewenangan pusat melalui pengelolaan daerah aliran sungai.
Hasan menjelaskan, Kabupaten Cirebon saat ini menghadapi persoalan serius pada infrastruktur yang bahkan telah menjadi perhatian publik luas. Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah dinilai belum memadai untuk menutup kebutuhan tersebut.
“Melalui pertemuan ini, kami dukungan Anggota Komisi V DPR RI, khususnya dari daerah pemilihan setempat, dapat mendorong sinergi konkret dengan pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian persoalan jalan dan penanganan banjir secara berkelanjutan,” pungkasnya. []
