KOMISI XII DPR RI menegaskan kesiapannya untuk memfasilitasi dan mempercepat penyelesaian persoalan Participating Interest (PI) migas yang menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Jambi.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, usai menerima kunjungan dari DPRD Provinsi Jambi yang menyampaikan aspirasi terkait keterlambatan realisasi PI sebesar 10 persen dari kegiatan operasi perusahaan migas Petrochina di wilayah tersebut.
Menurut Cek Endra, persoalan PI bukan hanya menyangkut angka, tetapi menyangkut hak masyarakat daerah penghasil migas yang harus segera diwujudkan. Dana sebesar Rp 89 miliar yang diharapkan masuk sebagai bagian dari PI tahun ini akan menjadi sumber penerimaan signifikan bagi pembangunan di Jambi, dan sudah sewajarnya pemerintah pusat turut mendorong percepatan penyelesaiannya.
“Saya pikir peran Komisi XII DPR untuk duduk bersama. Kita panggil semua kepentingan sehingga ini bisa dipercepat. Harapan saya begitu. Dan ini luar biasa, DPRD Provinsi Jambi ini sangat intens. Kami tahu, bukan hanya ke DPR tapi juga ke Kementerian ESDM, SKK Migas, Petrochina, saya juga mengikuti. Tidak ada lain, kami ingin mempercepat proses ini untuk membantu agar hak-hak daerah ini segera diterima oleh masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Cek Endra dikutip redaksi Golkarpedia dari tayangan video TVR Parlemen.
Ia mengapresiasi upaya DPRD Jambi yang dinilainya sangat aktif menyuarakan kepentingan daerah, tidak hanya di DPR RI, namun juga di kementerian dan lembaga terkait. Komisi XII, lanjutnya, akan berperan sebagai fasilitator utama dalam menggelar pertemuan lintas pihak, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, dan perusahaan kontraktor migas, guna mencarikan solusi cepat dan konkret.
Politisi senior Partai Golkar ini juga mengingatkan bahwa persoalan pembangunan daerah tidak hanya terbatas pada PI migas semata. Ia menyebut bahwa dukungan DPR RI terhadap Jambi juga mencakup komisi-komisi lain yang turut memperjuangkan berbagai persoalan sektoral lainnya.
“Saya tahu, DPR bukan hanya Komisi XII, kemarin ada Komisi V, Komisi III untuk memperjuangkan hak-hak daerah. Saya pikir itu perlu kita dorong. Dan juga kita mengimbau pemerintah daerah agar sama semangatnya dengan para anggota DPR di Provinsi Jambi untuk mempercepat proses pembangunan di provinsi Jambi. Bukan hanya masalah PI, tapi juga banyak masalah di komisi-komisi lain,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Cek Endra juga mendesak pemerintah untuk memberi perhatian lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak daerah, termasuk Jambi, dalam berbagai sektor. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah PI hanya salah satu dari sekian banyak isu pembangunan yang masih membutuhkan koordinasi intens antara pusat dan daerah.
Dengan sinergi yang kuat antara DPR RI, DPRD Provinsi, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya, ia berharap agar hak-hak daerah Jambi dapat segera diwujudkan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. []
