DI TENGAH sorotan publik terhadap isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ikram Malan Sangadji, angkat suara. Ketua PDK Kosgoro 1957 Maluku Utara inj menegaskan bahwa diskursus soal lingkungan dan pertambangan tak semestinya bersifat hitam-putih. Justru, menurutnya, keduanya bisa berjalan beriringan dalam satu kerangka kebijakan yang terukur, adil, dan berpihak pada rakyat.
“Lingkungan memang penting, tapi jangan lupa: ada jutaan rakyat Indonesia di daerah-daerah penghasil tambang yang menggantungkan harapan hidupnya dari sektor ini. Kita perlu pendekatan yang holistik, bukan retorika sektoral yang menyudutkan satu pihak saja,” ujar Ikram kepada golkarpedia, Senin (16/6/2025).
Lebih jauh, Ikram menyoroti pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah dalam menyikapi dampak pertambangan. Ia menjabarkan bahwa kewenangan pengelolaan kawasan hutan, sungai, pesisir, dan laut tersebar di berbagai lembaga seperti KLHK, Kementerian PUPR, KKP, dan Pemerintah Provinsi. Namun, masyarakat dan pemerintah daerahlah yang paling merasakan dampaknya secara langsung.
“Karena itu, mitigasi harus dimulai sejak tahap Final Investment Decision (FID), di mana setiap keputusan investasi wajib menyatu dengan komitmen sosial-ekonomi, bukan sekadar CSR simbolik,” tuturnya.
Pernyataan Ikram senada dengan arah pembangunan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan hilirisasi industri sebagai kunci kedaulatan ekonomi nasional. Visi ini pula yang dikawal oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri ESDM, sekaligus Ketua Satgas Hilirisasi, Bahlil Lahadalia, melalui berbagai langkah strategis yang menyatukan kepentingan rakyat, negara, dan Kedaulatan Ekonomi Mandiri.
“Pak Prabowo dan Pak Bahlil sedang merintis lompatan sejarah guna membawa Indonesia keluar dari kutukan sumber daya dan naik kelas menjadi negara industri maju. Maka, kita butuh pemimpin daerah yang tidak hanya vokal, tetapi juga paham peta kebijakan nasional,” kata Ikram.
Dalam konteks ini, Partai Golkar tampil relevan dan progresif. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, partai berlambang pohon beringin itu menegaskan komitmennya untuk berada di garda terdepan pembangunan nasional berbasis hilirisasi dan pemerataan.
“Sudah saatnya kita akhiri dikotomi lingkungan versus investasi. Justru lewat investasi yang tepat guna dan tepat arah, kita bisa menjaga lingkungan sekaligus mengangkat harkat hidup rakyat. Golkar sudah dan akan terus menjadi pelopor di jalur ini,” pungkas Ikram.
Dengan narasi yang tegas namun merangkul, Ikram menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah tidak boleh pasif. Ia mengajak seluruh pihak, termasuk elemen masyarakat sipil dan media, untuk berpikir jernih dan bertanggung jawab atas masa depan Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan lestari. []
