BADAN Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia melalui penguatan kesadaran politik rakyat dan penyempurnaan sistem pemilu. Komitmen ini mengemuka dalam acara pengukuhan kepengurusan BSNPG periode 2024–2029 di Jakarta, pekan ini.
BSNPG bertugas mengelola dan mengoordinasikan saksi-saksi partai dalam pelaksanaan pemilu di berbagai tingkatan.
BSNPG dibentuk berdasarkan amanat Munas Partai Golkar berfungsi melakukan rekrutmen dan pelatihan saksi pemilu dari kader Partai Golkar serta pengamanan suara partai dalam Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada.
Kepala BSNPG, Syahmud Basri Ngabalin, menyatakan bahwa demokrasi sejati tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pemilu lima tahunan semata.
Menurut Syahmud, demokrasi harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat pemilih.
“Selama ini rakyat hanya diposisikan sebagai pemilik hak suara. Mereka datang, memilih, lalu pulang. Padahal, suara bukan sekedar hak, tetapi juga mandat, janji, dan titipan masa depan bangsa,” kata Syahmud dalam keterangannya, Senin (15/9/2025), dikutip dari Tribunnews.
Ia menekankan perlunya lahir budaya politik baru yang menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam proses politik, bukan sekadar penonton.
Demokrasi, kata Syahmud, adalah perjanjian antara rakyat dengan wakil yang dipilihnya. Oleh karena itu, rakyat harus memilih dengan kesadaran penuh, bukan karena iming-iming uang atau popularitas sesaat.
“Bayangkan rakyat memilih dengan hati yang sadar dan pikiran jernih. Wakil rakyat pun akan lahir dari suara tulus dan akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab,” ujar Syahmud.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Tim Kajian Politik DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menyambut positif gagasan tersebut.
Idrus menyebut apa yang dilakukan Syahmud sebagai bentuk ijtihad politik yang bertujuan memperkuat serta menata sistem politik Indonesia.
“Saya sangat mengapresiasi ijtihad politik yang dilakukan Kepala BSNPG atau yang sering disebut dengan inisial SBN. Ini sebuah upaya serius agar demokrasi kita semakin berkualitas,” ucap Idrus.
Idrus menjelaskan bahwa usulan dan gagasan BSNPG akan dikaji lebih dalam, lalu dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, Golkar sebagai partai besar memiliki tanggung jawab untuk mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Demokrasi adalah anugerah sejarah yang harus dijaga. Golkar melalui BSNPG ingin memastikan agar politik tidak kehilangan martabatnya, dan pemerintah maupun parlemen benar-benar menjadi rumah rakyat,” tutur Idrus. []
