ANGGOTA DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meluncurkan tiga buku terbarunya secara bersamaan di Parle Restaurant, Senayan Park, Jakarta, kemarin. Peluncuran ini menjadi wujud konsistensi Bamsoet dalam melahirkan karya reflektif tentang demokrasi, hukum, dan perjalanan kebangsaan di tengah dinamika politik nasional maupun global.
Adapun ketiga buku tersebut berjudul ‘Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan’, ‘Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan’, serta “Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung: Nomor Piro, Wani Piro – Revitalisasi Ketetapan MPR”. Dengan terbitnya tiga judul ini, total karya tulis Bamsoet mencapai 37 buku.
“Buku bagi saya adalah instrumen perjuangan gagasan. Menulis adalah cara membuka ruang dialog publik agar bangsa tidak kehilangan arah dalam menata sistem ketatanegaraan, memperkuat demokrasi, dan menjaga persatuan,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari Detik.
Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan buku pertama berjudul ‘Amendemen ke-5 Konstitusi: Menata Ulang Sistem Ketatanegaraan’, lahir dari refleksi atas lebih dari dua dekade perjalanan demokrasi pasca Reformasi. Empat kali amendemen UUD 1945 dinilai telah memperkuat demokratisasi, namun masih menyisakan ketimpangan antara idealitas dan realitas.
Bamsoet pun menawarkan lima gagasan pokok dalam buku ini. Pertama, wakil presiden dipilih MPR atas usulan Presiden terpilih untuk mencegah politik transaksional. Kedua, PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara) ditetapkan MPR sebagai peta jalan pembangunan.
Ketiga, pembentukan Mahkamah Etika Nasional. Keempat, revisi Pasal 33 UUD 1945 agar sesuai dengan ekonomi digital serta masuknya ruang udara dikuasai negara dan pembentukan Angkatan (matra) keempat Cyber. Kelima, penguatan asas gotong royong sebagai basis pembangunan ekonomi.
“Konstitusi itu harus hidup. Ia tidak boleh kaku dan tetap berpijak pada Pancasila. Amendemen adalah jalan agar konstitusi tetap relevan dengan zamannya,” tegas Bamsoet.
Bamsoet menjelaskan, buku kedua “Politik, Pers, dan Jejak Langkah Kebangsaan: Catatan Personal dalam Arus Perubahan”, lebih bernuansa personal. Buku ini berkisah perjalanan hidupnya dari seorang wartawan Harian Prioritas, Majalah Vista, dan Info Bisnis, hingga bertransformasi menjadi politisi.
Ia menyingkap dilema jurnalisme di era Orde Baru, perlawanan senyap terhadap oligarki, hingga transformasinya di parlemen sebagai anggota Komisi III DPR, Ketua DPR, dan Ketua MPR.
“Saya menulis bukan untuk mengagungkan diri, tetapi untuk merekam jejak. Termasuk luka dan kegagalan. Jalan politik itu sunyi, penuh risiko, tetapi sekaligus sarat tanggung jawab. Generasi muda harus tahu kenyataan ini agar lebih siap menghadapi tantangan demokrasi,” kata Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, buku ketiga bertajuk ‘Evaluasi Kritis Pemilihan Umum Langsung: Nomor Piro, Wani Piro-Revitalisasi Ketetapan MPR’, merupakan pengembangan dari tesis akademiknya di Universitas Jayabaya. Dalam buku ini, ia mengulas problematika Pemilu langsung yang dinilai menelan biaya tinggi, sarat politik uang, dan kerap melahirkan pemimpin yang kurang kapabel.
Istilah ‘NPWP atau Nomor Piro, Wani Piro’ pun digunakan sebagai gambaran praktik politik transaksional yang mencemari demokrasi Indonesia. Buku ini merupakan evaluasi kritis atas sistem pemilihan umum yang semakin brutal dan mahal.
Buku ini lahir dari keprihatinan terhadap praktik Pemilu langsung yang kebablasan, transaksional dan hanya melahirkan pemimpin tanpa kapabilitas, kapasitas dan integritas karena hanya mengandalkan isi tas. Dalam buku tersebut, Bamsoet juga menekankan pentingnya revitalisasi Tap MPR agar kembali menjadi instrumen hukum dan politik yang mampu memberikan arah kebijakan negara secara konsisten.
“Kepemimpinan tidak semata soal keputusan, melainkan juga keberanian merawat ide dan gagasan. Saya percaya bahwa ide yang dituliskan akan lebih abadi daripada sekadar pidato. Buku bisa memberi bekal untuk generasi mendatang dalam melanjutkan estafet perjuangan bangsa,” pungkas Bamsoet.
Sebagai informasi, peluncuran buku ini tutut dihadiri sejumlah tokoh lintas bidang, mulai dari politikus, akademisi, hingga jurnalis. Hadir antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Akbar Supratman, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, dan Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo.
Hadir pula Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota DPR RI Robert Kardinal (Golkar), Aboe Bakar Al-Habsyi (PKS), Donny Ukon (PDIP), Widya Murad (PAN), Mantan Ketua DPR RI Agung Laksono dan Setya Novanto, Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarif Cicip Sutarjo, tokoh PAN Sutrisno Bachir, Mantan Menteri Perindustrian MS. Hidayat, Pengusaha James Riady, para pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI), PB Tarung Derajat, DPP Perikhsa, PB Perbakin dan tokoh lainnya. []
