KETUA Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menegaskan, proses fit and proper test calon anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus menghasilkan figur-figur yang visioner dan progresif.
Ia menyebut, para calon harus memiliki komitmen kuat terhadap ketahanan energi nasional dan transparansi pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh Indonesia.
Bambang mengatakan, Indonesia menghadapi tantangan energi yang berat. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sementara pemerintah mendorong transisi energi baru terbarukan (EBT) dan menghadapi fluktuasi harga minyak dunia.
“Ke depan, BPH Migas tidak bisa bekerja dengan pola lama. Diperlukan transformasi digital yang menyeluruh. Aplikasi XStar, integrasi big data, penggunaan IoT, dan sistem pengawasan real–time harus menjadi prioritas utama agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan,” tegas Bambang di Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025), dikutip dari RakyatMerdeka.
Menurut Bambang, integrasi data antara BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum juga penting. Ia mengusulkan agar data penyaluran BBM dibuat dalam bentuk dashboard digital publik.
“Kalau data penyaluran BBM bisa dipantau masyarakat secara real–time, penyimpangan akan semakin sulit terjadi. Ini langkah konkret untuk menciptakan tata kelola energi yang bersih dan berkeadilan,” tambahnya.
Legislator asal Bangka Belitung ini menyatakan, Komisi XII DPR akan mengawal proses fit and proper test ini.
“Kami ingin Komite BPH Migas yang terpilih punya visi besar, berani melakukan terobosan, dan mendukung agenda ketahanan energi nasional sekaligus transisi menuju energi bersih,” tutupnya. {}
