DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG) sebagai prasyarat utama investasi di sektor-sektor strategis nasional.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan penerapan ESG tidak boleh berhenti pada komitmen normatif, melainkan harus tecermin dalam kebijakan, pengawasan, dan praktik operasional perusahaan.
“ESG tidak boleh hanya menjadi jargon, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dan terukur,” kata Bambang dalam diskusi panel acara “ESG Sustainability Forum 2026” di Jakarta, Selasa (3/2/2026), dikutip dari Antaranews.
Ia menyampaikan kebutuhan investasi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi mencapai 161 miliar dolar AS per tahun, sehingga kepastian tata kelola dan keberlanjutan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.
Menurut dia, sektor-sektor strategis seperti energi, pertambangan, utilitas publik, dan infrastruktur digital memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat, sehingga penerapan ESG perlu menjadi standar bersama.
Bambang menilai penerapan ESG yang konsisten akan membantu mencegah risiko lingkungan dan sosial yang berpotensi menimbulkan biaya ekonomi jangka panjang.
Ia mengatakan DPR memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah dan praktik usaha sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
Penegakan hukum dan kepastian regulasi, lanjut Bambang, menjadi prasyarat agar implementasi ESG tidak menimbulkan ketidakpastian usaha dan iklim investasi tetap terjaga. “Kalau ESG tidak kita perkuat, kita bisa tertinggal dalam kompetisi global,” ujarnya.
Diskusi panel tersebut juga menyoroti perlunya integrasi ESG ke dalam perencanaan bisnis, pembiayaan, serta pelaporan perusahaan agar dapat diukur dan dievaluasi secara konsisten.
Menurut Bambang, integrasi tersebut penting agar penerapan ESG tidak bersifat simbolik, melainkan berdampak nyata terhadap kinerja ekonomi dan keberlanjutan usaha.
Ia menambahkan bahwa penerapan ESG yang baik juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mata investor global yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.
Pendekatan tersebut, kata Bambang, diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan nasional.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya juga telah berhasil menarik investasi melalui berbagai instrumen ESG, setelah membangun kerangka kerja ESG sejak 2022 sebagai panduan bagi kerja sama pemerintah dan badan usaha.
Dalam agenda International Conference on Infrastructure 2025 di Jakarta, Kementerian Keuangan saat itu menyampaikan bahwa dukungan fiskal tersebut telah mampu menggaet investasi total sekitar 18,8 miliar dolar AS di berbagai sektor strategis seperti pembangunan jalan, jalan tol, energi, dan air. []
