Bahlil Lahadalia Pastikan Adies Kadir Tak Dapat Gaji & Fasilitas Apapun Setelah Nonaktif

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Adies Kadir, salah satu kadernya yang saat ini nonaktif sebagai anggota DPR RI, tidak mendapatkan fasilitas apapun sebagai wakil rakyat, termasuk gaji.

“Otomatis, otomatis ya. Namanya nonaktif itu tidak mendapat fasilitas apa-apa,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, menjawab pertanyaan terkait status nonaktif Adies dan gaji dari DPR.

Walaupun demikian, Bahlil tidak menjelaskan pernyataannya itu lebih lanjut dan langsung menuju ke area dalam yang dijaga oleh Paspampres. Di Istana Kepresidenan Kamis sore (4/9/2025), Bahlil dipanggil untuk menghadap oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya Bahlil, menteri-menteri lainnya yang tiba di Istana Kepresidenan sore ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Di lokasi yang sama, Presiden juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Presiden Prabowo, pada Kamis siang, juga memanggil Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto.

Terkait Adies Kadir, Bahlil dalam beberapa kesempatan menegaskan kembali status kadernya itu telah nonaktif. Adies, sebelum nonaktif, sempat menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Adies dinonaktifkan oleh Golkar buntut dari pernyataannya yang menyebut tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI merupakan kebijakan yang masuk akal. Pernyataan itu kemudian menuai protes massa, yang kemudian berunjuk rasa di Jakarta, serta beberapa daerah lainnya pekan lalu. []

Leave a Reply