GAGASAN Kementerian Haji dan Umrah untuk menerapkan sistem war ticket guna mengurangi antrean panjang masa tunggu haji menuai beragam respons. Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, menilai wacana tersebut masih prematur.
Menurut Atalia, gagasan tersebut memang lahir dari kegelisahan pemerintah terhadap panjangnya masa tunggu haji. Namun, ia menilai konsep itu mengabaikan aspek keadilan sosial dan berpotensi merusak tata kelola keuangan haji yang selama ini berjalan baik.
“Kita semua sepakat bahwa menunggu hampir tiga dekade adalah waktu yang terlalu lama. Namun, solusi tidak boleh lahir dari ketergesaan yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Mengembalikan sistem haji ke mekanisme war ticket atau ‘balapan cepat’ seperti sebelum 2017 adalah kemunduran besar bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia,” ujar Atalia, dikutip dari FraksiGolkar.
Atalia juga menyoroti pernyataan Menteri Haji, Mochamad Irfan Yusuf, yang mengusulkan sistem “siapa cepat bayar, dia berangkat”. Ia menilai wacana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang menganut prinsip first come, first served berdasarkan nomor porsi pendaftaran (nopors).
Menurutnya, ibadah haji merupakan panggilan spiritual, bukan ajang kompetisi. Jika sistem war ticket diterapkan, maka yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki perangkat canggih, akses internet cepat, serta kemampuan finansial instan.
“Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek yang tidak melek teknologi? Mereka akan tersisihkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Atalia menjelaskan bahwa sistem antrean saat ini memungkinkan dana setoran awal jemaah sebesar Rp25 juta dikelola secara produktif oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai manfaat dari pengelolaan dana tersebut digunakan untuk mensubsidi biaya haji, sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dapat ditekan.
“Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung (lumpsum), dana haji yang mencapai ratusan triliun rupiah akan berkurang. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas praktik haji ilegal, dengan menegaskan bahwa tidak ada haji tanpa antrean.
Atalia menilai adanya kontradiksi dalam kebijakan tersebut. “Di satu sisi kita menggembar-gemborkan ‘No Haji Without Queue’, di sisi lain muncul wacana war ticket. Ini kontradiktif dan berpotensi membingungkan publik. Saya khawatir situasi ini dimanfaatkan oleh calo untuk menawarkan ‘jalur cepat’,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan antrean, Atalia menyarankan pemerintah fokus pada pembenahan sistem, salah satunya melalui penerapan basis data tunggal nasional yang terintegrasi antara kementerian dan BPKH. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memetakan jemaah yang benar-benar memenuhi syarat (istithaah) setiap tahun.
“Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur di Arab Saudi, bukan justru mengubah sistem dari hulu yang berpotensi menimbulkan kekacauan,” ujarnya.
Ia juga mengusulkan adanya skema afirmasi bagi jemaah lanjut usia, khususnya yang telah lama mengantre dan berusia di atas 65 tahun, agar mendapat prioritas keberangkatan tanpa harus mengikuti mekanisme war ticket.
Menurut Atalia, langkah tersebut sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana negara hadir untuk melindungi kelompok rentan.
Atalia pun mengajak semua pihak, termasuk DPR RI dan Kementerian Haji, untuk tidak tergesa-gesa menghapus sistem antrean yang sudah berjalan. Ia menekankan bahwa wacana war ticket sebaiknya dihentikan sementara hingga kajian akademisnya matang dan melibatkan partisipasi publik secara luas.
“Ini bukan soal inovasi atau tradisional. Ini soal melindungi 5,5 juta jemaah yang saat ini berada dalam antrean panjang. Jangan sampai demi terlihat progresif, kita justru menelantarkan mereka,” pungkasnya. []
