ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
“Kami dari Komisi VIII DPR RI meminta masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi secara maksimal. Peringatan dari BMKG ini harus kita tanggapi dengan serius, apalagi ancaman bencana hidrometeorologi ini bertepatan dengan puncak mobilitas masyarakat selama liburan Natal dan Tahun Baru yang berarti mobilitas warga juga tinggi,” kata Atalia Praratya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Hal itu disampaikannya setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi cuaca ekstrem yang dipicu oleh angin monsun Asia dan siklon tropis akan terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia hingga awal Januari 2026.
Fenomena ini berpotensi memicu gelombang pasang, cuaca panas ekstrem, angin puting beliung, badai, serta hujan deras yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.
Komisi VIII DPR RI diketahui membidangi urusan agama, sosial, perlindungan perempuan anak dan penanggulangan bencana.
Berdasarkan data historis BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung menyumbang lebih dari 80 persen kejadian bencana di Indonesia setiap tahunnya.
Pada periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, peningkatan intensitas hujan dan kejadian cuaca ekstrem kerap tercatat, mengakibatkan kerugian materiil dan korban jiwa.
Ancaman bencana hidrometeorologi telah terbukti menjadi tantangan besar sepanjang tahun 2025. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Desember 2025 mencatat total 2.997 kejadian bencana alam di Indonesia.
Banjir menjadi jenis bencana dengan frekuensi tertinggi, yaitu 1.503 kejadian, disusul oleh cuaca ekstrem (644 kejadian) dan tanah longsor (218 kejadian). Data ini menunjukkan betapa rentannya wilayah kita terhadap bencana yang dipicu oleh faktor cuaca.
Atalia menekankan pentingnya kesadaran kolektif pemerintah dan masyarakat untuk mencegah potensi bencana.
“Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Langkah sederhana seperti membersihkan saluran air, memantau informasi BMKG secara berkala, tidak membuang sampah dan menebang pohon sembarangan, merupakan bagian dari mitigasi bencana,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.
Terkait upaya pemerintah, Atalia menegaskan bahwa Komisi VIII DPR RI, yang bermitra dengan BNPB dan Kementerian Sosial, akan terus mendorong penguatan kesiapsiagaan tanggap bencana, terutama dari sisi anggaran.
“Kami mengapresiasi upaya kementerian/lembaga terkait. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan Rp351,83 miliar untuk tanggap darurat infrastruktur sepanjang 2025. Namun, dengan tren peningkatan frekuensi bencana, dukungan pendanaan nasional harus mencukupi dan adaptif,” kata Atalia.
Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana nasional menghadapi cuaca ekstrem ini, Komisi VIII DPR RI, juga berkomitmen mengawal penambahan anggaran untuk lembaga kebencanaan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengusulkan agar anggaran BNPB untuk tahun 2026 ditingkatkan hingga Rp1 triliun sampai Rp2 triliun dari angka sebelumnya, demi memastikan ketersediaan peralatan mitigasi, logistik, dan kesiapan personel.
Penambahan anggaran ini sangat penting mengingat di tengah cuaca ekstrem seperti sekarang ini- hampir seluruh wilayah di Indonesia, masuk kategori rawan bencana, seperti banjir bandang disertai longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kabupaten Bandung Barat, banjir rob yang merendam beberapa desa di 5 kecamatan di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, banjir di beberapa titik di Jakarta, belum lagi terjadinya beberapa kali erupsi letusan Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur.
Dalam situasi dan kondisi tanggap bencana seperti sekarang ini., Atalia Praratya mengajak seluruh pihak, dari pusat hingga daerah, untuk mempererat koordinasi dan solidaritas.
Komisi VIII akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan program kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana berjalan cepat dan manusiawi, demi mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana.
Kepada Pemerintah Daerah, secara khusus Atalia menyarankan agar mengaktifkan posko siaga bencana 24 jam, memperkuat sistem peringatan dini berbasis komunitas, dan melakukan pembersihan saluran air serta pemangkasan pohon yang rawan tumbang.
“Koordinasi antar dinas terkait, dari BPBD, Dishub, hingga Dinas Sosial, harus diperketat untuk memastikan respons yang cepat dan terintegrasi,” ujar Atalia.
Sementara itu bagi masyarakat yang akan merayakan liburan natal dan tahun baru, di tengah cuaca ekstrem sekarang, legislator dapil Jabar 1 menyarankan hendaknya masyarakat menghindari liburan natal dan tahun baru di tempat tempat wisata yang rawan bencana.
“Selama liburan, hindari berkegiatan di daerah aliran sungai, lereng curam, atau zona pesisir yang berpotensi terkena gelombang tinggi. Keselamatan keluarga adalah prioritas utama,” imbaunya.
Sebagai wakil rakyat di Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya berkomitmen untuk memperjuangkan dan mengawal peningkatan alokasi serta efektivitas anggaran penanggulangan bencana dalam pembahasan APBN. Ia juga akan memastikan bahwa program-program peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana berjalan optimal.
“Marilah kita hadapi periode cuaca ekstrem ini dengan kesiapan penuh, gotong royong, dan kewaspadaan tinggi. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisasi dampak dan menyambut tahun baru 2026 dengan penuh harapan dan keamanan,” tuturnya. []
