ANGGOTA Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam menyampaikan harapan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 dapat kembali diturunkan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan bagi jemaah.
Pernyataan tersebut disampaikan Aprozi menjelang pembahasan BPIH antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).
“Hari ini pembahasannya mengenai besar biaya penyelenggaraan haji. Harapan kita, seperti tahun lalu, ada penurunan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Aprozi, dikutip dari FraksiGolkar.
Aprozi menjelaskan, pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya total biaya mencapai Rp96 juta, namun jemaah hanya membayar sekitar Rp54 juta setelah adanya subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Subsidi tersebut menurunkan beban biaya sekitar Rp4,5 juta per jemaah.
“Tahun lalu kita sudah berhasil menurunkan sekitar Rp4,5 juta. Tahun ini kita berharap bisa turun lagi, tentu tanpa mengurangi standar pelayanan dan kenyamanan jemaah,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II ini menargetkan pembahasan BPIH rampung pada November 2025 agar proses pelunasan biaya haji dapat dimulai pada Desember.
Lebih lanjut, Aprozi menilai perlu adanya perbaikan menyeluruh dalam tata kelola penyelenggaraan haji. Ia menyoroti sejumlah kendala yang terjadi pada pelaksanaan haji tahun 2025 dan berharap dapat dibenahi secara sistematis.
Dalam konteks itu, Aprozi menyambut positif pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk pemerintah. Menurutnya, kehadiran kementerian tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, kita berharap penyelenggaraan tahun depan lebih maksimal dan tidak lagi terjadi kekacauan seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.
Aprozi juga optimistis terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola kementerian baru tersebut.
“Saya percaya, perpaduan antara SDM dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan tenaga baru akan menghasilkan layanan yang lebih profesional dan berkualitas di Arab Saudi tahun 2026,” pungkasnya. []
