KOMISI II DPR RI menegaskan komitmen mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR, Andar Amin Harahap, menyampaikan hal itu saat kunjungan di Kota Kupang, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, BUMD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bisnis, tetapi juga berperan strategis dalam mendukung pendapatan asli daerah (PAD) dan pembangunan ekonomi lokal.
“Tentunya kita mendorong kemandirian fiskal bagi daerah NTT terkait pengelolaan BUMD. Kita juga berharap BUMD mampu meningkatkan PAD dan memberi nilai tambah bagi masyarakat,” ujar legislator Fraksi Partai Golkar itu.
Andar mengakui masih ada kendala pengelolaan, seperti transparansi, tata kelola profesional, dan efisiensi manajerial. Karena itu, DPR berkomitmen membantu daerah melalui pengawasan dan koordinasi, termasuk lewat rapat dengar pendapat bersama gubernur.
“Kami ingin memastikan pengelolaan BUMD benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat. Hasil pembahasan di NTT akan kami bawa ke DPR untuk diterjemahkan dalam kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya, dikutip dari FraksiGolkar. []
