ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui, mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) dalam memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya melalui percepatan elektrifikasi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) seperti Papua.
Apresiasi ini juga diberikan atas kerja nyata melalui kunjungan kerja Menteri ESDM dan jajaran PLN ke sejumlah wilayah di Kabupaten Biak dan Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memastikan akses energi berkeadilan di daerah 3T.
Menurut Alfons, program percepatan elektrifikasi menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa akses listrik bukan hanya persoalan teknis, melainkan salah satu indikator penting pemerataan pembangunan.
“Kami berterima kasih atas perhatian yang diberikan untuk wilayah 3T, khususnya Papua. Ini bukti bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan energi secara merata,” ujar Alfons dalam rilisnya, dikutip Sabtu (26/7/2025) dari FraksiGolkar.
Data Kementerian ESDM menunjukkan hingga triwulan I 2025, masih terdapat sekitar 10.068 desa yang belum teraliri listrik, dan 1,28 juta rumah tangga belum memiliki akses listrik, atau setara 1,49 persen dari total rumah tangga nasional.
Mayoritas lokasi berada di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk menuntaskan persoalan ini, dibutuhkan investasi sebesar Rp 50,01 triliun yang mencakup pembangunan pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, serta program listrik desa PLN dan bantuan pasang baru listrik.
Pemerintah telah menyiapkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menargetkan rasio elektrifikasi mendekati 100 persen dalam lima tahun ke depan. RUPTL juga mengatur penambahan kapasitas pembangkit sebesar ±69.500 MW, dengan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 61 persen atau setara 42.569 MW.
Strategi ini dilakukan melalui penguatan jaringan interkoneksi dan pemanfaatan potensi energi lokal, termasuk pemanfaatan kelebihan daya dari kilang LNG Tangguh untuk melistriki kawasan Teluk Bintuni tanpa menunggu pembangunan pembangkit baru.
“Kami optimistis seluruh desa akan terang. Program ini sejalan dengan visi ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pemerataan pembangunan,” kata Alfons.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ESDM, PLN, dan pemerintah daerah agar program listrik desa berjalan efektif. Alfons berharap inisiatif ini mampu menurunkan kesenjangan energi antarwilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah 3T.
“Apresiasi kami sampaikan kepada Pak Menteri ESDM beserta jajaran, serta seluruh tim PLN yang bekerja keras untuk mewujudkan pemerataan listrik di seluruh Nusantara,” tutup legislator asal daerah pemilihan Papua Barat itu. []
