Alfons Manibui Minta KLH Lebih Proaktif Respons Polemik Aktivitas Tambang di Raja Ampat

ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Alfons Manibui mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk lebih proaktif dalam merespons polemik terkait keseluruhan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Menurut Alfons, KLH memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan lingkungan tetap menjadi prioritas utama di kawasan konservasi tersebut.

“Sebagai kementerian yang memegang otoritas dalam aspek lingkungan, KLH perlu memastikan bahwa seluruh proses pengawasan dan pengendalian berjalan dengan baik, terutama di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat,” kata Alfons dikutip dari keterangannya, Selasa (10/6/25), dikutip dari FraksiGolkar.

Alfons juga menjelaskan KLH berperan dalam memberikan persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dalam industri pertambangan. Oleh karena itu, menurutnya, evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan menjadi tanggung jawab dan memerlukan peran aktif dari KLH.

Ia mengingatkan bahwa informasi yang beredar juga perlu diluruskan, termasuk soal lokasi pertambangan yang ternyata berada di wilayah berbeda dengan kawasan konservasi yang menjadi destinasi wisata utama Raja Ampat.

“Ini penting agar masyarakat memahami konteks yang sebenarnya, dan tidak terjadi simpang siur antara isu tambang dan pariwisata,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, ia berharap KLH dapat menyampaikan secara terbuka hasil evaluasi teknis serta langkah-langkah mitigasi yang telah atau akan diambil.

“Keterbukaan informasi akan memberikan kejelasan kepada masyarakat dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan bertanggung jawab dalam soal pertambangan dan kawasan konservasi serta menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Raja Ampat,” jelasnya.

Labih lanjut, Alfons menyampaikan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus mendorong sinergi antara KLH dan serta sektor terkait agar pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di kawasan sensitif seperti Raja Ampat dapat berjalan secara komprehensif dan akuntabel. []