PRESIDEN Prabowo Subianto mengarahkan percepatan realisasi konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di tengah tingginya harga minyak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore (19/3/2026), menyampaikan bahwa langkah tersebut diminta untuk segera dihitung dan direalisasikan.
“Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung untuk dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya,” kata Airlangga dalam pernyataan persnya, dikutip dari Antaranews.
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan PLTD tersebut. “Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut,” kata dia.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, yang juga turut serta dalam rapat terbatas, menyampaikan masih terdapat penggunaan yang besar di beragam pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Untuk itu didorong menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
“Kalau itu bisa diganti, oleh Pak Presiden meminta PLTS, mana yang bisa segera diganti. Bahkan Pak Presiden meminta Indonesia tidak ada lagi diesel, karena secara harga tinggi, secara lingkungan juga kurang bagus. Kalau itu bisa diganti dengan renewable energi itu akan menjadi sangat baik,” jelasnya.
Diketahui, Presiden Prabowo menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Menteri Bahlil mengatakan pemerintah terus berupaya menyediakan akses energi yang menyeluruh bagi masyarakat.
Presiden Prabowo, dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, memerintahkan Menteri Bahlil untuk mempercepat implementasi energi bersih dan terbarukan, salah satunya adalah penyediaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang akan diperuntukkan bagi sekolah dan desa-desa.
“Kami baru selesai melakukan rapat terbatas dengan Bapak Presiden, yang pembahasannya pada implementasi energi bersih dan terbarukan. Di dalamnya, termasuk kaitannya dengan (program) 100 gigawatt (GW) untuk PLTS, kemudian energi baru terbarukan,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3).
Dalam rangka mempercepat realisasi transisi energi bersih dan terbarukan tersebut, Presiden Prabowo membentuk satgas percepatan transisi energi dengan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya.
Menurut Bahlil, pembentukan satgas ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan transisi energi sekaligus untuk mengurangi subsidi.
“Sudah tentu orientasinya ini adalah transisi energi bisa kita lakukan lebih cepat, tapi juga kita bisa mengurangi subsidi. Karena dengan kita mengonversi dari PLTD atau diesel ke PLTS, maka itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik dan sekaligus kita mendorong percepatan untuk pemakaian motor dan mobil listrik,” tambah Bahlil.
Kementerian ESDM juga mendorong pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di pulau-pulau terpencil. Upaya ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan energi serta memperluas akses pelayanan energi hingga ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. []
