PEMERINTAH membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PHK sebagai langkah menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kedua lembaga ini bisa memberikan peringatan dini (early warning system), program peningkatan keterampilan ulang (reskilling), serta memfasilitasi penguatan dialog sosial.
“Ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap sustainable dan tidak mengorbankan kesejahteraan pekerja,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Stabilitas Pasar Modal Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Senin (1/9/2025), dikutip dari Antara.
Menurut dia, pembentukan lembaga tersebut juga menjawab salah satu tuntutan buruh dalam aksi demonstrasi baru-baru ini, yakni pembentukan Satgas Pencegahan dan Penanganan PHK.
Dalam hal ini, menurut Menko, pemerintah ingin menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi pekerja.
Lebih lanjut, Airlangga menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan jelas terkait isu ketenagakerjaan.
“Beliau menyampaikan bahwa pemerintah yang Beliau pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya persatuan nasional dengan mengajak masyarakat untuk tidak mudah diadu domba.
Adapun selama sepekan kemarin, pada Kamis (28/08) hingga Minggu (31/08), aksi unjuk rasa dilakukan di berbagai daerah Indonesia, yang mana di beberapa lokasi aksi berujung dengan kericuhan ataupun tindakan anarkis.
Kericuhan dan tindakan anarkis itu telah menyebabkan jatuhnya beberapa korban jiwa di berbagai daerah Indonesia, yang sebagian besar merupakan masyarakat sipil, bahkan bukan peserta unjuk rasa.
Seiring dengan itu, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran TNI dan Polri tetap solid dalam memperkuat stabilitas nasional guna menyikapi situasi yang berkembang di tanah air. []
