WAKIL Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI) Christina Aryani mengatakan, Iran bukan merupakan negara penempatan resmi bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Christina menyebutkan, sejauh ini juga belum terdapat laporan yang menyebut PMI di Iran terdampak serangan Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut.
“Iran itu bukan negara penempatan pekerja migran Indonesia. Belum ada laporan atau aduan terkait pekerja migran Indonesia yang terdampak konflik di Timur Tengah,” kata Christina dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (6/3/2026).
Christina menuturkan, jika ada warga negara Indonesia yang bekerja di Iran, kemungkinan besar mereka tidak tercatat dalam sistem penempatan resmi pemerintah. “Kemungkinan besar mereka masuk secara nonprosedural atau tidak tercatat dalam sistem penempatan kami,” imbuhnya, dikutip dari Kompas.
Ia menyebutkan, jumlah warga negara Indonesia di Iran, termasuk yang bekerja di Kedutaan Besar RI di Tehran, tidak sampai 200 orang. Meski begitu, Kementerian P2MI akan terus memantau perkembangan situasi secara cermat dan menyiapkan berbagai langkah mitigasi terhadap kemungkinan eskalasi kondisi di kawasan Timur Tengah.
“Kami berharap situasi tetap kondusif, pemerintah selalu siap jika sampai terjadi kondisi darurat yang memerlukan langkah evakuasi, mekanisme tersebut sudah dipertimbangkan dan dipersiapkan,” kata dia.
Christina mengatakan, Kementerian P2MI juga telah berkoordinasi intensif dengan perwakilan Indonesia di sejumlah negara Timur Tengah untuk memantau perkembangan situasi sekaligus memastikan kesiapan langkah mitigasi jika dibutuhkan.
“Kami juga sudah membuka hotline serta membentuk crisis center untuk menerima laporan atau aduan dari masyarakat,” ujar dia.
Politikus Partai Golkar ini yakin, Indonesia yang memiliki pengalaman dalam melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik sanggup bertindak cepat apabila diperlukan.
“Indonesia sudah beberapa kali melakukan evakuasi warga negara dari wilayah konflik. Jadi kalau memang diperlukan, pemerintah pasti bergerak untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia,” kata Christina. []
