Rencana Perum Bulog untuk mengekspor hingga 1 juta ton beras ke kawasan Asia menuai perhatian dari parlemen. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengambil kebijakan ekspor pangan strategis tersebut, terlebih di tengah ketidakpastian iklim dan risiko gangguan produksi beras dalam negeri.
Menurut Firman, kebijakan ekspor beras perlu dikaji secara cermat dan tidak boleh mengulang pola lama yang terlalu reaktif. Ia menilai, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa keputusan serupa justru berujung pada kerentanan pasokan nasional ketika kondisi cuaca berubah drastis.
“Pemerintah jangan latah melakukan ekspor beras seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Kita harus belajar dari pengalaman. Ketika El Nino melanda pada 2023 dan terjadi kemarau panjang, Indonesia justru terpaksa mengimpor beras karena produksi dalam negeri terganggu,” ujar Firman.
Ia menegaskan, anomali cuaca seperti El Nino dan La Nina bukan sekadar potensi, melainkan ancaman nyata yang dapat memicu gagal panen akibat kekeringan maupun banjir. Dalam situasi seperti ini, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan mengejar kepentingan ekspor jangka pendek.
“Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, risiko penurunan produksi sangat tinggi. Kalau cadangan beras dalam negeri belum benar-benar kuat, ekspor justru bisa memicu kelangkaan dan kenaikan harga di dalam negeri,” tegas Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman menilai, Bulog seharusnya memfokuskan perannya sebagai penyangga pangan nasional dengan memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras bagi masyarakat. Langkah memperkuat cadangan beras nasional dinilai lebih relevan untuk menjaga daya beli rakyat sekaligus melindungi petani dari gejolak pasar.
“Lebih bijak jika Bulog memperkuat cadangan beras nasional terlebih dahulu. Ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan pangan rakyat tetap aman, terutama saat produksi terganggu oleh faktor alam,” kata politisi senior Partai Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini mengingatkan bahwa ketergantungan pada impor beras di tengah krisis produksi merupakan risiko serius yang harus dihindari. Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun strategi antisipatif yang terukur dan berkelanjutan, mulai dari peningkatan produksi hingga penguatan sistem mitigasi risiko.
“Pemerintah harus serius meningkatkan produksi beras dalam negeri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, memperbesar cadangan nasional, serta membangun sistem peringatan dini cuaca. Tanpa itu, kita akan terus berada dalam siklus krisis pangan,” tandas legislator asal Pati, Jawa Tengah ini.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bulog, petani, dan seluruh pemangku kepentingan sektor pangan agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada ketahanan pangan nasional.
“Kunci ketahanan pangan ada pada keberpihakan kebijakan. Negara harus hadir melindungi petani dan konsumen, bukan mengambil langkah spekulatif yang justru membahayakan kedaulatan pangan kita sendiri,” pungkas Firman. {golkarpedia}
