Bencana banjir yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia dinilai bukan lagi peristiwa alam musiman semata, melainkan refleksi dari persoalan struktural yang belum ditangani secara komprehensif.
Melihat fenomena tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan bahwa banjir harus dipahami sebagai akumulasi krisis lingkungan, lemahnya tata kelola ruang, serta minimnya mitigasi jangka panjang dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Banjir yang kita alami hari ini tidak bisa lagi dilihat sebagai bencana alam semata. Ini adalah konsekuensi dari cara kita memperlakukan lingkungan selama puluhan tahun, mulai dari pembabatan hutan, tata ruang yang tidak disiplin, hingga pembangunan yang mengabaikan daya dukung alam,” tegas Firman.
Ia menjelaskan, perubahan iklim global telah memicu peningkatan intensitas dan frekuensi hujan ekstrim, sehingga memperbesar potensi banjir di banyak daerah. Namun menurutnya, faktor alam tersebut menjadi jauh lebih berbahaya karena diperparah oleh deforestasi yang terjadi secara masif, khususnya di wilayah hulu sungai dan kawasan penyangga ekosistem.
“Ketika hutan yang seharusnya menjadi penahan air ditebang tanpa kendali, maka hujan yang turun tidak lagi diserap tanah, melainkan langsung mengalir ke hilir dan menenggelamkan pemukiman warga. Ini bukan semata soal hujan deras, tapi soal hilangnya fungsi ekologis yang seharusnya kita jaga,” ujar Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Selain kerusakan hutan, Firman juga menyoroti penggunaan lahan yang tidak tepat, terutama pembangunan di daerah resapan air dan sepanjang daerah aliran sungai. Ia menilai lemahnya penegakan aturan tata ruang telah menjadikan banyak wilayah rawan banjir sebagai kawasan padat pemukiman dan aktivitas ekonomi.
“Kita sering membangun di tempat yang sebenarnya tidak layak dibangun. Daerah resapan air berubah menjadi beton, sungai dipersempit, dan ruang air dihilangkan. Ketika banjir datang, seolah-olah kita kaget, padahal itu adalah akibat langsung dari kebijakan yang salah arah,” dikatakan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Firman Soebagyo.
Firman menambahkan, persoalan banjir juga tidak terlepas dari keterbatasan infrastruktur pengendalian banjir yang belum merata dan belum terintegrasi. Menurutnya, pembangunan tanggul, saluran air, dan kolam retensi kerap dilakukan secara parsial tanpa perencanaan menyeluruh berbasis wilayah sungai.
“Banyak daerah membangun infrastruktur secara tambal sulam. Padahal banjir itu lintas wilayah, lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi. Tanpa perencanaan terpadu dan komitmen anggaran yang serius, infrastruktur pengendali banjir tidak akan efektif,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Untuk itu, Firman mendorong perubahan paradigma dalam penanganan banjir, dari pendekatan reaktif menjadi preventif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan lahan yang tepat melalui reboisasi, perlindungan kawasan hulu, serta penegakan hukum lingkungan yang konsisten.
“Kalau kita ingin mengurangi banjir secara nyata, maka tidak ada jalan pintas. Reboisasi, disiplin tata ruang, dan penegakan hukum lingkungan harus menjadi prioritas. Ini memang tidak populer dan hasilnya tidak instan, tetapi inilah investasi jangka panjang untuk keselamatan rakyat,” tegas legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Selain kebijakan struktural, Firman juga menyoroti peran penting masyarakat dalam mitigasi bencana. Ia mendorong peningkatan kesadaran publik serta penguatan sistem peringatan dini agar risiko dan dampak banjir dapat ditekan secara signifikan.
“Negara wajib hadir melalui sistem peringatan dini yang andal dan mudah diakses masyarakat. Namun di sisi lain, masyarakat juga harus diedukasi agar memahami risiko, tahu cara menyelamatkan diri, dan tidak lagi menganggap banjir sebagai takdir yang harus diterima tanpa upaya pencegahan,” pungkasnya. {golkarpedia}
