ANGGOTA Komisi X DPR RI Juliyatmono menegaskan bahwa negara saat ini tidak bisa berjalan tanpa data yang valid, sehingga hasil Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) harus diterima secara objektif dan tidak dimanipulasi persepsinya.
Menurutnya, di era kebijakan berbasis data, hampir seluruh keputusan strategis pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, bersandar pada hasil pendataan resmi negara.
“Sekarang ini tidak bisa dibantah tanpa pengantar data. Semua keputusan itu berbasis data,” kata Juliyatmono dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Walikota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026).
Ia pun mengingatkan, hasil sensus ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali bukan sekadar statistik, tetapi menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan negara, mulai dari perencanaan pembangunan hingga penentuan arah anggaran.
“Hasil sensus itu output-nya akan menjadi dasar penyusunan budget. Eksekusinya nanti banyak sekali dan menentukan banyak keputusan,” ujarnya, dikutip dari laman DPR RI.
Juliyatmono menilai, persoalan sensus bisa muncul jika hasilnya tidak diterima secara dewasa dan justru dipelintir menjadi persoalan persepsi. Sebab itu, ia memperingatkan, jika hasil sensus tidak objektif untuk menjadi rujukan utama, maka dampaknya bisa merembet ke berbagai kebijakan turunan, termasuk penanganan kemiskinan, pengendalian inflasi, hingga strategi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Data itu akan menunjukkan perkembangan ekonomi, kemiskinan, inflasi, dan seterusnya. Kalau datanya tidak diterima, bagaimana mau membenahi?” ujarnya.
Menutup pernyataan, dirinya mendorong agar pemerintah sejak awal menyiapkan semua pihak, baik di pusat maupun daerah, untuk menerima hasil sensus secara terbuka dan menjadikannya sebagai pijakan utama perbaikan kebijakan.
Tidak hanya itu saja, ia menekankan, sensus seharusnya menjadi momentum untuk membenahi Indonesia secara menyeluruh, bukan justru menjadi sumber polemik yang melemahkan kepercayaan publik terhadap data negara.
“Dengan keterbukaan dan kesiapan semua pihak, sensus ini harus menjadi dasar untuk memperbaiki Indonesia ke depan, bukan untuk memainkan persepsi,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. []
