Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Firman Soebagyo menilai keputusan Indonesia bergabung dalam dewan perdamaian Gaza yang diprakarsai Amerika Serikat harus disikapi dengan prinsip kehati-hatian dan perhitungan geopolitik yang matang.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mempengaruhi keseimbangan hubungan Indonesia dengan kekuatan global lain, khususnya Cina, yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah dan relasi historis dengan Palestina.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam arus politik satu kutub. Politik luar neger bebas aktif mesti dikedepankan. Keterlibatan dalam misi perdamaian yang diprakarsai Amerika harus tetap ditempatkan dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif, bukan sebagai keberpihakan geopolitik,” ujar Firman.
Ia menegaskan, dinamika konflik Gaza tidak bisa dilepaskan dari rivalitas kepentingan global antara Amerika Serikat dan Cina. Karena itu, Indonesia perlu menjaga jarak yang sama dengan kedua kekuatan besar tersebut agar tidak mengorbankan posisi strategisnya di panggung internasional.
“Cina memiliki kepentingan jangka panjang di Timur Tengah dan hubungan erat dengan Palestina. Jika Indonesia terlihat condong ke satu pihak, maka itu bisa menggerus kepercayaan dan posisi tawar kita dalam percaturan global,” tegas Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Firman juga menekankan bahwa setiap langkah diplomasi Indonesia harus berpijak pada kepentingan nasional dan prinsip konstitusional, termasuk komitmen terhadap kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945.
“Yang utama adalah kepentingan nasional. Indonesia harus memastikan bahwa setiap keputusan luar negeri selaras dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian, bukan kepentingan geopolitik negara lain,” jelas Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Lebih lanjut, Firman mendorong agar Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta forum internasional, tetapi memainkan peran aktif sebagai mediator. Ia menilai posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia merupakan modal moral dan politik yang kuat untuk mendorong dialog damai yang berkeadilan.
“Indonesia punya legitimasi moral untuk menjadi jembatan dialog antara Palestina dan Israel. Peran mediasi inilah yang seharusnya diperkuat, bukan sekadar ikut dalam arsitektur perdamaian yang dirancang pihak lain,” ujar legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, Swiss, pada Kamis (22/01).
Pemerintah menegaskan bahwa partisipasi Indonesia bertujuan menjaga proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-state solution) serta mencegah pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
Menutup pernyataannya, Firman mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus tetap menjadikan hukum internasional dan resolusi PBB sebagai rujukan utama.
“Indonesia harus hadir sebagai penyeimbang moral dan politik, memastikan rekonstruksi Gaza berjalan sesuai hukum internasional dan resolusi PBB, sekaligus menjaga kemandirian sikap politik luar negeri kita,” pungkasnya. {golkarpedia}
