GUBERNUR Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, akan memberikan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar peraturan kedisiplinan, guna menciptakan budaya kerja tertib, efektif dan produktif.
“Ini penting, karena masih ditemukan ASN yang belum mematuhi ketentuan jam kerja, disiplin dan tanggung jawab tugas yang diamanahkan,” kata Hidayat Arsani di Pangkalpinang, Senin (19/1/2026).
Ia menegaskan disiplin merupakan fondasi utama kinerja ASN, seperti ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta konsistensi dalam menjalankan tugas menjadi cerminan tanggung jawab aparatur negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“ASN harus meningkatkan disiplin dan aturan, karena ini menjadi tonggak penting untuk mewujudkan Babel yang lebih baik, dengan aparatur pemerintahan yang bekerja profesional, berintegritas, juga bekerja dengan prestasi nyata demi kesejahteraan masyarakat,” katanya, dikutip dari Antaranews.
Ia menyatakan selain disiplin, integritas ASN juga menjadi sorotan utama. ASN dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan komitmen moral dalam setiap pelaksanaan tugas. Integritas harus tercermin dalam sikap terutama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kita semua harus jadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, bekerja dengan hati, serta menjadikan pelayanan sebagai bentuk pengabdian,” ujarnya.
Menurut dia aparatur pemerintahan harus memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah, karena keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan.
Selain itu, ASN juga dituntut mampu menerjemahkan visi dan misi pimpinan daerah ke dalam program serta kegiatan nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Profesionalisme, integritas, serta dedikasi tinggi menjadi kunci utama agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Inilah fondasi utama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkelanjutan,” kata dia. []
